Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar AS pada awal 2026. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat pertama di Asia yang masuk pasar obligasi internasional tahun ini, sekaligus menandai dimulainya periode penerbitan utang global yang diperkirakan kembali ramai.
Berdasarkan informasi sumber yang mengetahui rencana tersebut, pemerintah akan memasarkan obligasi dengan struktur kupon tetap (fixed rate) untuk tiga tenor, yakni sedikit di atas lima tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Informasi itu disampaikan Bloomberg pada Senin (12/1/2026).
Penerbitan obligasi dolar ini dilakukan di tengah kebutuhan pembiayaan anggaran yang meningkat pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tengah mencari sumber pendanaan untuk menutup defisit fiskal yang berisiko melampaui batas maksimum 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026.
Secara resmi, pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB. Untuk menopang kebutuhan pembiayaan tersebut, total penerbitan obligasi bersih—baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing—ditetapkan mencapai Rp799,5 triliun. Defisit fiskal Indonesia sendiri tercatat berada di level tertinggi dalam setidaknya dua dekade pada 2025.
Namun demikian, sejumlah analis menilai tekanan fiskal ke depan berpotensi lebih besar dari asumsi pemerintah. Citigroup Inc. misalnya, menaikkan proyeksi defisit anggaran Indonesia pada 2026 menjadi 3,5% dari PDB, dari sebelumnya 2,7%. Revisi tersebut didorong oleh perkiraan percepatan belanja negara, terutama untuk program makan bergizi gratis (MBG) serta peningkatan transfer ke pemerintah daerah.
Masuknya Indonesia ke pasar obligasi dolar AS sejak awal tahun dinilai mencerminkan kebutuhan pendanaan eksternal yang mendesak. Selain defisit anggaran yang melebar, lonjakan belanja negara juga berkaitan dengan realisasi janji-janji kampanye Presiden Prabowo, yang membutuhkan pendanaan besar dalam waktu relatif singkat.
Program MBG, yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan baru, diperkirakan menyedot anggaran signifikan dan menjadi faktor utama yang diperhatikan pelaku pasar. Meski batas defisit 3% PDB tetap menjadi jangkar fiskal, investor global kini mencermati sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan agenda belanja ambisius dengan disiplin fiskal.
Di sisi lain, penerbitan obligasi global juga dipandang sebagai strategi untuk memanfaatkan momentum pasar di tengah tingginya likuiditas global, meskipun suku bunga acuan global masih berada pada level tinggi. Struktur tenor yang panjang hingga 30 tahun menunjukkan upaya pemerintah memperpanjang profil jatuh tempo utang sekaligus mengelola risiko pembiayaan jangka panjang.
Bagi pasar obligasi global, transaksi ini menjadi indikator awal arah kebijakan pendanaan pemerintahan Prabowo, khususnya dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tantangan defisit dan kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional.