Budapest (tutur.co.id) — Perdana Menteri terpilih Hungaria, Péter Magyar, menyatakan negaranya akan mematuhi kewajiban hukum internasional terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan International Criminal Court. Ia menegaskan, siapa pun yang masuk daftar buronan ICC—termasuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu—berpotensi ditahan jika memasuki wilayah Hungaria.
“Jika ada individu dengan warrant ICC datang ke Hungaria, maka aparat penegak hukum harus bertindak sesuai kewajiban internasional,” kata Magyar, seperti dikutip The Jerusalem Post pada Selasa, 22 April 2026.
Pernyataan ini menandai perubahan tajam dari sikap pemerintahan sebelumnya di bawah Viktor Orbán. Selama ini, Budapest dikenal enggan menindaklanjuti putusan ICC, bahkan sempat membuka peluang kunjungan Netanyahu tanpa risiko penangkapan.
Magyar, yang naik lewat gelombang oposisi, memberi sinyal akan mengoreksi garis kebijakan tersebut. Ia menegaskan komitmen Hungaria sebagai negara pihak Statuta Roma untuk tunduk pada mekanisme hukum internasional. “Hukum harus ditegakkan secara konsisten, tanpa pengecualian,” ujarnya.
ICC sebelumnya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang terkait konflik di Gaza. Langkah ini menuai respons beragam di tingkat global, dari dukungan negara-negara Eropa hingga penolakan keras dari Israel dan sekutunya.
Dalam praktiknya, pelaksanaan warrant ICC kerap bergantung pada kemauan politik negara anggota. Sejumlah negara tercatat mengabaikan kewajiban tersebut, menjadikan isu ini bukan semata perkara hukum, melainkan juga kalkulasi diplomatik.
Bagi Hungaria, pernyataan Magyar membuka babak baru. Jika benar dijalankan, kebijakan ini tak hanya menguji komitmen Budapest terhadap hukum internasional, tetapi juga berpotensi menggeser posisinya dalam peta politik Eropa yang selama ini cenderung pragmatis terhadap Israel.