Jakarta (tutur.co.id) – Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi darurat guna menjamin pasokan energi nasional di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.
Konflik Iran-Amerika Serikat pada awal 2026 ini tercatat memicu gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah, dengan harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 40 persen hingga melampaui US$100 per barel.
Dalam diskusi publik yang digelar Fraksi PKB di Gedung DPR RI, Selasa (14/4/2026), Laode menjelaskan bahwa ketegangan militer di Selat Hormuz telah menghambat jalur ekspor vital ke Asia. Merespons kondisi tersebut, pemerintah kini fokus mencari sumber impor alternatif yang tidak melewati jalur konflik tersebut guna mengamankan ketersediaan BBM dan LPG domestik.
“Pemerintah melakukan penguatan kerja sama bilateral, seperti hasil kunjungan ke Jepang yang memberikan kita alokasi LPG tambahan. Kami juga melakukan pengadaan dari sumber-sumber impor selain yang melewati Selat Hormuz untuk menghindari risiko gangguan distribusi,” ujar Laode Sulaeman.
Selain Laode Sulaeman, diskusi publik Fraksi PKB DPR RI ini juga dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita, Anggota Dewan Energi Nasional M Kholid Syeirazi, Direktur Corporate Marketing PT Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso, dan Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa.
Laode mengungkapkan selain diversifikasi sumber impor, Kementerian ESDM juga menginstruksikan optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri untuk memacu produksi BBM dan LPG secara mandiri. Langkah ini dibarengi dengan pengaturan ketat pada sisi konsumsi masyarakat agar stok yang ada tetap mencukupi hingga situasi geopolitik mereda.
“Konflik ini memicu shock terhadap pasar energi. Aktivitas militer di Selat Hormuz memaksa adanya percepatan pergeseran strategis, dari ketergantungan pada energi Timur Tengah menuju pemasok alternatif. Ini bukan lagi sekadar mitigasi jangka pendek, tapi harus menjadi strategi jangka panjang menuju kemandirian energi,” tegasnya.
Pemerintah, kata Laode memprediksi dinamika geopolitik akan terus menekan kondisi makroekonomi global. Oleh karena itu, diversifikasi sumber energi dan percepatan transisi energi menjadi agenda krusial agar ketahanan energi nasional tidak mudah goyah oleh konflik antar-negara besar di kawasan strategis dunia.
Kemandirian Energi Nasional Wajib Hukumnya
Kapoksi Komisi XII DPR RI dari fraksi PKB, Ratna Juwita, dalam diskusi tersebut menegaskan bahwa kemandirian energi nasional merupakan keharusan strategis di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu.
Hal ini merespons posisi Indonesia yang masih sangat rentan karena bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) guna memenuhi kebutuhan domestik.
Ratna memaparkan data bahwa kebutuhan energi nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) minyak domestik hanya berada di kisaran 605 ribu barel per hari.
Selisih sekitar 1 juta barel yang dipenuhi melalui impor menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat saat harga minyak dunia bergejolak.
“Konflik terjadi di luar negeri, tetapi kita ikut menanggung dampaknya melalui tekanan nilai tukar dan beban APBN. Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kita jika belum mandiri secara energi. Kondisi krisis ini harus menjadi momentum emas untuk melompat lebih tinggi menuju kedaulatan energi,” ujar Ratna Juwita.
Guna memperkuat fondasi energi nasional, Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk segera melakukan penguatan cadangan energi strategis nasional (strategic petroleum reserve). Selama ini, Indonesia dinilai hanya memiliki cadangan operasional milik Pertamina tanpa adanya buffer energi milik negara yang kuat untuk menghadapi gangguan distribusi global.
Selain itu, Ratna mendesak adanya penguatan riset dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang melibatkan akademisi dan lembaga penelitian secara masif. Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya bersifat teknokratis, tetapi harus berbasis komunitas dengan mendorong 80 ribu desa di Indonesia menjadi pusat kemandirian energi lokal.
“Kita harus mendorong paradigma desentralisasi energi. Jika desa mandiri energi melalui sumber daya lokal, maka Indonesia akan berdaulat. Transisi energi bukan sekadar berpindah dari fosil ke listrik, tetapi proses distribusi kedaulatan energi kepada rakyat,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.
Di sisi lain, Fraksi PKB mengingatkan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi dilakukan secara adil dan tepat sasaran, termasuk memperketat pengawasan agar tidak bocor ke sektor industri besar atau pertambangan. Penyelamatan subsidi energi melalui efisiensi dinilai dapat dialokasikan kembali untuk investasi infrastruktur hijau dan penciptaan lapangan kerja baru (green jobs).
“Politik energi kita harus fundamental dan berpihak pada rakyat. Kita ingin sistem energi Indonesia menjadi lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan sebagai fondasi masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.