Jakarta (tutur.co.id) — Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kisaran 3,5% sampai 4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi tersebut dipicu oleh tekanan fiskal yang semakin berat di tengah perlambatan aktivitas dunia usaha.
Dalam forum Tutur Economic Dialogue bertema Unlocking Growth in The Middle Income Trap di Jakarta, Selasa (7/4/2026), Wijayanto menilai titik kritis perekonomian Indonesia saat ini berada pada kemampuan fiskal pemerintah.
“Situasi kita saat ini berat. Dunia usaha juga lagi berat. Mereka cenderung wait and see,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketidakpastian global dan domestik membuat sektor swasta menahan ekspansi. Dampaknya, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melemah dan beban pemerintah dalam mendorong ekonomi menjadi semakin besar.
Menurut Wijayanto, dalam kondisi seperti ini, fiskal yang seharusnya menjadi stimulus justru berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan apabila ruang geraknya terbatas.
“Fleksibilitas dalam kebijakan adalah keharusan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti struktur belanja negara yang dinilai perlu lebih disiplin dan terukur. Beberapa pos pengeluaran seperti program MBG, KDMP, serta belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) disebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN apabila tidak dievaluasi secara menyeluruh.
Ia mengingatkan, tanpa pengendalian yang ketat terhadap belanja tersebut, risiko pelebaran defisit akan semakin besar dan dapat berdampak pada stabilitas fiskal jangka menengah.
Di sisi lain, pemerintah melalui Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Bappenas Ibnu Yahya menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit tetap berada di level 3% hingga akhir tahun.
Menurut Ibnu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi kebijakan untuk memastikan disiplin fiskal tetap terjaga, salah satunya melalui peluncuran Program Kerja Prioritas Nasional dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat akan kami luncurkan Program Kerja Prioritas Nasional, yang salah satunya adalah secara dinamis memastikan defisit kita pada 3% terjaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan terus melakukan intervensi guna memperkuat fundamental ekonomi nasional. Salah satu fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil di tengah tekanan ekonomi.
“Kami memastikan tidak boleh ada krisis dan kerusuhan di tengah masyarakat,” tegas Ibnu.
Pemerintah berharap sinergi kebijakan fiskal dan pemberitaan yang konstruktif dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan pelaku usaha.