Jakarta (Tutur.co.id) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG subsidi, meski situasi geopolitik di Timur Tengah tengah memanas.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Utara di Manado, Sabtu (11/4/2026). Ia menegaskan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga energi agar tidak membebani masyarakat.
“Pemerintah berupaya agar harga BBM dan LPG subsidi di Indonesia tidak mengalami kenaikan dan kami terus mencari jalan keluar,” ujarnya.
Bahlil menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong Indonesia mencapai swasembada energi dan pangan. Dalam konteks itu, Kementerian ESDM ditugaskan untuk mempercepat penguatan kemandirian energi nasional.
Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan ketergantungan impor, termasuk dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri.
“Kita akan berdayakan sumber daya alam yang kita punya, sehingga swasembada energi bisa tercapai,” katanya.
Di tengah kekhawatiran global, Bahlil juga memastikan kondisi pasokan energi nasional relatif aman. Stok BBM disebut cukup untuk sekitar 20 hari ke depan, sementara LPG diperkirakan aman hingga 10 hari ke depan.
Pemerintah, lanjutnya, tetap berkomitmen mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram demi menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah tekanan eksternal.
Meski demikian, tantangan struktural masih membayangi sektor energi. Kebutuhan BBM Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari dalam periode 2024–2026. Konsumsi tersebut didominasi oleh bensin sekitar 100 ribu kiloliter per hari dan solar sekitar 111 ribu kiloliter per hari pada 2026.
Sementara itu, produksi domestik baru mampu memenuhi sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga lebih dari 59 persen kebutuhan nasional masih harus dipenuhi melalui impor, terutama dari Singapura dan Malaysia.