Jakarta (tutur.co.id) – Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD muncul sebagai bagian diskusi untuk mengubah mekanisme pilkada yang selama ini bersifat langsung. Contohnya, alasan efisiensi biaya dan mendapatkan support dari beberapa partai politik mayoritas di parlemen.
Namun banyak survei juga menunjukkan mayoritas publik menolak usulan tersebut, mulai dari organisasi masyarakat hingga generasi muda. PDI Perjuangan yang banyak menempatkan kadernya di Parlemen juga dengan tegas menolak pilkada lewat DPRD.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menegaskan partainya mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini dikatakan Ganjar saat Rakernas dan HUT ke-53 PDIP di Gedung Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026)..
Menurut Ganjar, isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah bergulir sejak lama, tepatnya sebelum reformasi. Namun, tuntunan masyarakat pasca reformasi untuk memilih langsung pemimpin daerahnya secara langsung semakin kuat.
Pemerintah pun pada akhirnya memberlakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Karenanya, Ganjar menilai upaya untuk mengubah mekanisme pilkada langsung berpotensi mengulang perdebatan lama yang sudah diselesaikan secara konstitusional.
“Kita kan sudah jelas ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan. Jadi sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Dengan pemilihan secara langsung, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan hak memilih sebaik mungkin dalam menentukan pemimpin daerah masa depan.