Jakarta (Tutur.co.id) – Kebijkan penghematan energi tampaknya juga akan diberlakukan di lingkup pendidikan. Wacana yang coba disodorkan pemerintah yakni penerapan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang juga pernah dilakukan pada masa Covid-19.
Hal itu juga dibenarkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Menurutnya, kebijakan efisiensi energi memang perlu mempertimbangkan pengalaman Indonesia saat menghadapi masa pandemi COVID-19.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” kata Pratikno dilansir dari Antara, Selasa 24 Maret 2026.
Namun Pratikno menegaskan kebijakan penghematan energi tersebut tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik.
Karena itu, dalam hal pembelajaran, metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.
Selain pendidikan, pemerintah juga menyepakati strategi lain dalam penghematan energi lintas instansi, yakni penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, dan pembatasan mobilitas perjalanan dinas. Kebijakan penghematan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.
Sejatinya, penghematan energi ini juga diterapkan oleh negara tetangga Indonesia lantaran tersendatnya pasokan minyak menyusul pembatasan di Selat Hormuz. Kantor-kantor pemerintahan di Filipina telah beralih ke empat hari dalam seminggu.
Pejabat di Thailand dan Vietnam juga didorong untuk bekerja dari rumah dan membatasi perjalanan. Pemerintah Myanmar juga memberlakukan hari-hari berkendara secara bergantian.