Jakarta (tutur.co.id) – Pembubaran paksa acara nonton bareng (nobar) Film Pesta Babi di beberapa daerah menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Hal ini juga menjadi pilihan editorial dalam Tutur Point of View (PoV) edisi kedua.
Ya, pembubaran nobar film dokumenter karya Dandy Dwi Laksono dan Cypri Dale oleh aparat ini dianggap kembalinya gaya lama orde baru (orba). Negara seakan kembali berhak untuk menentukan apa yang boleh ditonton, dibicarakan bahkan hingga apa yang dipikirkan masyarakat.
Dalam podcast PoV Tutur yang dipandu oleh Gaib Maruto Sigit, Direktur Konten Tutur Media Digital, Don Bosco Selamun, memberikan pandangannya terkait tindakan aparat yang membubarkan nobar film tentang tanah papua yang ‘dirampas’ tersebut.
Film dokumenter ini memang menyoroti proyek food estate, pembukaan lahan sawit, dan bioetanol di Papua Selatan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan membabat habis alam atau hutan adat Papua.
Bagi pemerintah, proyek ini disebut dengan ‘kamuflase’ atas nama pertahanan pangan dan energi. Namun bagi masyarakat Papua, khususnya di Malin, Tauyu, dan Muyu, proyek itu berarti hilangnya hutan adat, rusaknya sumber pangan tradisional, dan ancaman terhadap ruang hidup dan ekosistem mereka.
Menurut Don Bosco Selamun, aksi pembubaran atau pelarangan ini justru akan membuat gema film dokumenter ini semakin meluas. Terlebih dengan fakta bahwa saat ini banyak hutan di Papua yang dibabat habis dan tentu saja membuat tanah Papua ‘menjerit kesakitan’.
“Pelarangan ini justru membuat film ini menjadi sangat besar. Itu sangat instingtif. Kita ini makin dilarang makin orang cari tahu kenapa kok dilarang. Jadi makin ditekan semakin berisik,” kata Don Bosco Selamun.
Don Bosco Selamun menambahkan, cara negara merespon kritik bukan dengan dialog justru dengan pembatasan ini justru tidak akan efektif saat ini. Sejarah Indonesia juga telah membuktikan cara represif akan menjadi gunung salju yang justru akan memporak-porandakan tatanan bernegara.
“Jadi kritik tidak bisa dilihat sebagai ancaman. Menurut saya, kritik itu teman terbaik untuk berkaca untuk bercermin. Kita punya sejarah bagaimana kalau kekuasaan ini tidak lagi in power kita kan bisa lihat seperti apa publik memperlakukan penguasa-penguasa sebelumnya,” kata Don Bosco.
Don Bosco juga kembali menegaskan esensi dan pesan dari film dokumenter ini sejatinya karena kepedulian bangsa ini terhadap Papua. Dan larangan ini justru mengingatkan publik bahwa film ini betul-betul menjadi alaram sosial yang begitu masif.
Nah buat Kawan Tutur, untuk mengetahui lengkapnya pembahasan editorial redaksi dalam Tutur PoV bersama Don Bosco Selamun dapat menyaksikan langsung di Tutur TV.