Teheran (Tutur.co.id) – Kematian Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel, memunculkan pertanyaan besar di tengah situasi perang yang masih berkecamuk. Siapa yang menggantikannya, dan seberapa cepat proses penunjukan pemimpin baru dapat dilakukan?
Konstitusi Republik Islam Iran sebenarnya telah mengatur mekanisme suksesi kepemimpinan tertinggi negara tersebut. Tanggung jawab untuk memilih pengganti berada di tangan Majelis Ahli Kepemimpinan (Assembly of Experts), sebuah lembaga yang terdiri dari para ulama yang dipilih melalui pemilu dan memiliki kewenangan konstitusional untuk menunjuk sekaligus memberhentikan pemimpin tertinggi.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 107 Konstitusi Iran, yang menyatakan bahwa pemimpin tertinggi dipilih oleh Majelis Ahli. Sementara itu, Pasal 111 mengatur bahwa jika pemimpin tertinggi meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka Majelis Ahli wajib segera memilih pengganti.
Meski demikian, konstitusi tidak menetapkan batas waktu yang spesifik—misalnya dalam hitungan hari atau minggu—untuk proses pemilihan tersebut. Yang ditekankan hanya bahwa pemilihan harus dilakukan secepat mungkin.
Selama proses pemilihan berlangsung, konstitusi juga mengatur pembentukan kepemimpinan sementara. Struktur ini terdiri dari tiga pejabat tinggi negara, yaitu Presiden Iran, Ketua Mahkamah Agung Iran, dan satu orang faqih dari Dewan Garda (Guardian Council). Ketiganya menjalankan sebagian kewenangan pemimpin tertinggi sampai Majelis Ahli menetapkan pemimpin yang baru.
Dalam sejarah Republik Islam Iran, hanya ada satu preseden pergantian pemimpin tertinggi akibat kematian, yakni pada tahun 1989 setelah wafatnya Ruhollah Khomeini, pendiri republik tersebut. Saat itu, Majelis Ahli bergerak sangat cepat dan memilih Ali Khamenei sebagai pemimpin baru pada hari yang sama ketika kematian Khomeini diumumkan.
Preseden tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis politik atau keamanan, proses suksesi di Iran dapat berlangsung sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan jam.
Namun, situasi saat ini dinilai jauh lebih kompleks. Selain berlangsung di tengah konflik militer dengan Amerika Serikat dan Israel, proses penunjukan pemimpin baru juga berpotensi dipengaruhi oleh dinamika persaingan di kalangan elite politik dan ulama Iran, serta tekanan besar terkait stabilitas keamanan negara.
Karena itu, pemilihan pemimpin tertinggi berikutnya tidak sekadar menjadi proses konstitusional semata, tetapi juga akan menjadi momen politik yang sangat menentukan arah masa depan Republik Islam Iran.