Jakarta (tutur.co.id) — Banjir besar yang merendam Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 tidak hanya menyisakan lumpur dan puing. Ia juga meninggalkan pelajaran mahal tentang siapa yang paling duluan terdampak ketika air datang tanpa kompromi. Di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Aceh Tamiang, bencana itu datang setinggi empat meter, menutup hampir seluruh ruang belajar yang selama ini dirancang untuk anak-anak penyandang disabilitas.
Hingga pertengahan Januari 2026, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut belum sepenuhnya pulih. Dari total 77 ruangan dan area sekolah, sekitar 80 persen masih bergelimang lumpur dan sisa material banjir. Ruang kelas, jalur landai, hingga fasilitas aksesibilitas yang selama ini menjadi penopang utama kegiatan belajar rusak hampir tanpa sisa. Sekolah yang semestinya menjadi ruang aman justru berubah menjadi saksi betapa rapuhnya sistem perlindungan bagi kelompok rentan saat bencana datang.
Kerusakan itu membuka satu fakta penting. Satuan pendidikan khusus seperti SLB bukan sekadar fasilitas publik biasa, melainkan objek vital berisiko tinggi yang membutuhkan perlindungan berlapis. Dari mitigasi fisik, kesiapsiagaan komunitas, sampai pemulihan pascabencana yang tidak boleh memutus hak anak-anak penyandang disabilitas untuk terus belajar.
Saat air mulai surut, pemulihan dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Pemerintah daerah, TNI, organisasi kemanusiaan, dan warga sekitar bergerak bersama. Tidak ada satu komando tunggal, yang ada adalah gotong royong. Pembersihan dimulai dari musala di tengah kompleks sekolah. Bangunan itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga titik strategis saat darurat. Di sanalah siswa berkumpul, berlindung, dan dievakuasi ketika banjir mencapai puncaknya.
Setelah musala, akses antarbangunan mulai dibuka. Lumpur setebal lebih dari 30 sentimeter membuat pekerjaan tak mungkin dilakukan dengan tangan kosong. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mendatangkan ekskavator, memanfaatkan Dana Siap Pakai dari BNPB. Alat berat itu menjadi simbol kehadiran negara di fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Kebutuhan dasar juga tak luput dari perhatian. TNI membangun sumur bor untuk memastikan air bersih tersedia, sesuatu yang krusial bagi sanitasi dan kesehatan lingkungan sekolah. Yayasan Buddha Tzu Chi dan Baznas ikut turun tangan membersihkan ruang kelas, menyalurkan logistik, dan memastikan relawan serta guru mendapat dukungan makanan. Warga sekitar membuka lorong-lorong sempit yang kini dipakai sebagai ruang belajar darurat.
Di balik semua itu, ada cerita tentang kesiapsiagaan yang diuji di situasi nyata. Saat banjir datang, evakuasi dilakukan bukan oleh tim luar, melainkan oleh guru dan tenaga kependidikan sekolah itu sendiri. Muslim Hasan, ASN bagian tata usaha yang juga penyandang disabilitas low vision, menjadi bagian dari proses tersebut.
Ketika air naik, seluruh siswa yang tinggal di asrama dievakuasi ke lantai dua musala. Perahunya bukan perahu sungguhan, melainkan rakitan dari batang pohon pisang. Dalam keterbatasan alat dan waktu, keselamatan anak-anak menjadi satu-satunya prioritas.
“Hampir tidak percaya, tetapi kami bisa melakukannya bersama-sama. Dengan segala keterbatasan, yang terpenting adalah memastikan anak-anak selamat,” ujar Muslim, dikutip dari siaran pers BNPB, Rabu (14/1/2026).
Seluruh siswa berhasil dievakuasi tanpa satu pun korban jiwa. Keberhasilan itu bukan kebetulan. Tiga tahun sebelumnya, pada 2022, SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang telah ditetapkan sebagai sekolah tangguh bencana. BPBD setempat memberikan pelatihan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Materinya sederhana namun berulang. Mengenali risiko, memahami jalur evakuasi, dan berlatih menyelamatkan diri dengan cara yang sesuai kondisi fisik dan sensorik siswa.
Apa yang terjadi saat banjir membuktikan bahwa pelatihan itu bukan formalitas. Anak-anak penyandang disabilitas tidak diperlakukan sebagai objek yang harus diselamatkan sepihak, melainkan subjek yang mampu berperan aktif ketika diberi pengetahuan dan ruang.
Kini, perhatian beralih ke masa depan. Pemulihan sekolah tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum banjir. Ada kebutuhan untuk membangun ketahanan yang lebih kuat. Salah satunya adalah rencana pembangunan shelter evakuasi mandiri yang inklusif, dengan desain universal, jalur aman, dan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas.
“Kami berharap sekolah ini memiliki gedung shelter evakuasi yang inklusif, karena lokasi sekolah dekat dengan sungai dan mungkin ada potensi bencana berulang,” ujar Muslim.
Harapan itu menjadi catatan penting. Banjir Aceh Tamiang mengingatkan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar soal membersihkan lumpur dan memperbaiki tembok. Ia adalah kesempatan untuk membangun sistem yang lebih adil. Sistem yang memastikan, ketika bencana datang lagi, tidak ada satu pun anak yang tertinggal hanya karena ia lahir dengan kondisi yang berbeda.