Jakarta (Tutur.co.id) – Presiden Prabowo Subianto berencana menertibkan sejumlah pengamat yang dinilai memberikan informasi menyesatkan kepada publik. Menurut Prabowo, kritik dan analisis tetap diperlukan dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis data.
“Kita menghormati para pengamat, tetapi jangan sampai masyarakat diberi informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Kritik silakan, tapi harus objektif dan bertanggung jawab,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat membungkam kritik, namun lebih mengedepankan kritik yang konstruktif untuk memperbaiki kebijakan negara. “Pemerintah tidak anti kritik. Kritik itu perlu. Tapi kalau kritiknya tidak berdasar, memutarbalikkan fakta, tentu harus diluruskan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah akan memperkuat mekanisme klarifikasi informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh terhadap kebijakan negara. Hal ini termasuk memastikan bahwa perdebatan di ruang publik tetap berada dalam koridor yang sehat.
“Kita ingin diskusi publik yang sehat, berbasis fakta, bukan opini yang menyesatkan,” kata Prabowo.
Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diskursus publik. Namun ada juga yang mengingatkan agar langkah tersebut tidak sampai membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Ke depan, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara penertiban informasi yang tidak akurat dengan perlindungan terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat di ruang publik.