Jakarta (tutur.co.id) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran sebesar Rp4 triliun akan digunakan untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api. Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ya kalau anggaran kan memang selalu sumbernya (APBN),” kata Airlangga kepada wartawan.
Senada dengan Menko Airlangga, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan program perbaikan lintasan kereta api memang menjadi bagian dari program kerja pemerintah pada tahun 2026. Hal itu menimbang pentingnya aspek keselamatan dari program tersebut.
Ia turut memastikan anggarannya berasal dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana perkeretaapian.
“Itu (anggaran) dari pemerintah. Dari kami (BP BUMN) juga ada bujet juga, tapi dari pemerintah ini kan Kemenhub yang memang prasarana (perkeretaapian),” kata Dony Oskaria dilansir dari Antara, Kamis 30 April 2026.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.
“Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun. Demi keselamatan,” kata Presiden Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa.
Presiden menjelaskan ribuan titik perlintasan itu merupakan warisan infrastruktur sejak zaman Belanda yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan penanganan menyeluruh. Langkah perbaikan ini diambil karena pemerintah menyadari banyak lintasan kereta api yang hingga saat ini tidak memiliki penjagaan, sehingga rawan kecelakaan.
Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dua skema penanganan, yakni pembangunan pos jaga atau pembuatan jembatan layang (flyover).
“Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya nanti pelaksanaannya kita tunjuk,” ujar dia.
Khusus untuk wilayah Bekasi, Presiden telah menyetujui pembangunan flyover melalui skema bantuan presiden karena kondisi kepadatan lalu lintas yang sangat mendesak. Pemerintah Daerah Bekasi sebelumnya telah mengajukan pembangunan ribuan meter flyover untuk meminimalkan risiko kecelakaan di titik-titik rawan.
Presiden menegaskan bahwa anggaran besar tersebut harus dikeluarkan sekarang mengingat pentingnya peran kereta api sebagai moda transportasi massal bagi masyarakat. Penanganan itu ditargetkan mampu menuntaskan persoalan keselamatan di perlintasan sebidang yang telah terbengkalai selama hampir 80 tahun sejak masa kemerdekaan.