Jakarta (tutur.co.id) — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya kebijakan peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) hingga minimal 15% sebagai bagian dari penguatan struktur pasar modal nasional.
Dalam forum Market Outlook 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (3/3/2026), Misbakhun menilai kewajiban free float harus menjamin prinsip fairness bagi investor ritel. Menurutnya, pasar modal diisi oleh perusahaan yang menghimpun dana murah dari publik, sehingga kepemilikan saham yang beredar harus cukup untuk menciptakan mekanisme harga yang sehat.
Ia menyoroti praktik sejumlah emiten yang hanya melepas 5% hingga 7,5% saham saat IPO, sementara mayoritas kepemilikan tetap terkonsentrasi pada satu pihak. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pembentukan harga di pasar sekunder dan membuka ruang manuver yang tidak sehat.
“Jangan sampai emiten hanya menjual 5% atau 7,5% lalu membentuk harga yang kuat di bursa, sementara 90% saham berada di satu korporasi dan dipakai sebagai dasar profiling untuk mengontrol harga,” ujarnya.
Misbakhun juga mengingatkan potensi praktik repo (repurchase agreement) yang dapat dimanfaatkan pemegang saham mayoritas untuk memperoleh pendanaan lebih besar, sementara publik hanya menikmati porsi kecil kenaikan valuasi meski kinerja emiten membaik.
Menurutnya, peningkatan free float harus dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik dan praktik terbaik global. Di negara dengan literasi pasar modal tinggi, distribusi kepemilikan saham yang lebih luas membuat dinamika perdagangan lebih sehat dan manfaat pertumbuhan perusahaan dirasakan lebih merata.
Ia menekankan bahwa pasar modal merupakan wajah perekonomian Indonesia, tempat BUMN dan perusahaan swasta mencari pembiayaan sekaligus menjadi indikator kepercayaan investor global. Karena itu, distribusi kepemilikan yang lebih sehat dinilai penting untuk memperkuat kredibilitas dan integritas pasar.
“Pembentukan harga jangan hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas. Masyarakat juga harus menikmati manfaatnya,” tegasnya.
Di sisi lain, Misbakhun mengakui edukasi kepada publik masih menjadi tantangan. Banyak masyarakat yang hanya melihat fenomena “saham gorengan”, padahal harga saham terbentuk setiap hari melalui mekanisme pasar yang dinamis.
Dengan dorongan peningkatan free float minimal 15%, DPR berharap struktur pasar modal Indonesia menjadi lebih transparan, adil, dan mampu memperluas partisipasi investor ritel dalam pertumbuhan ekonomi nasional.