Yogyakarta(tutur.co.id) – Ekonom senior bidang energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menanggapi keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Menurut Fahmy, setelah ditahan selama 3 bulan, pemerintah mulai mulai realistis untuk mengurangi beban pengeluaran APBN untuk membayar kompensasi.
Namun menurut Fahmy, dengan penaikan harga Pertamax tersebut menyebabkan disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite semakin menganga, sekitar Rp3.950 per liter. Hal itu yang menurutnya akan memicuu migrasi besar-besaran sehingga ujungnya tujuan mengurangi bebab APBN tidak tercapai juga.
“Perbedaan harga sebesar itu berpotensi memicu konsumen Pertamax berbondong migrasi ke Pertalite. Dampaknya, beban APBN untuk subsidi BBM semakin membengkak. Kalau migrasi besar-besaran terjadi, tujuan mengurangi beban APBN tidak tercapai,” kata Fahmy kepada redaksi, Selasa 16 Juni 2026.
Dampak lain migrasi dari Pertamax ke Pertalite akan meningkatkan quota Pertalite. Kalau tidak ada penambahan quota Pertalite pasca penaikan harga Pertamax, justru kelangkaan Pertalite akan terjadi hingga antrian di SPBU mengular.
“Dan kelangkaan tersebut bisa memicu masalah sosial, yang akan berpotensi mengganggu stabilitas negara,” pungkas Fahmy.