Jakarta (tutur.co.id) – Forum Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur di Jakarta, Rabu, 22 April 2026, berlangsung dengan adu gagasan yang sangat kritis dan tajam. Di hadapan para pejabat, termasuk Menteri Keuangan Yudhi Purbaya, ekonom yang juga Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyampaian pandangannya dengan telaah kritis: pembangunan infrastruktur Indonesia terlihat besar di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya terasa dalam dampaknya. Acara Simposium PT SMI ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 17 tahun berdirinya PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur)
Didik mengatakan dirinya diundang PT SMI untuk mengupas satu isu mendasar, yakni bagaimana memaksimalkan pembangunan infrastruktur agar benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi. Didik menegaskan, persoalannya bukan sekadar kekurangan proyek, melainkan desain kebijakan yang belum tepat sasaran. “Saya diundang PT SMI untuk diskusi publik tentang bagaimana memaksimalkan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, kepada redaksi Tutur.co.id.
Ia kemudian menggarisbawahi kenyataan yang sering terabaikan: kapasitas pembiayaan negara masih jauh dari kebutuhan riil. Dengan aset sekitar Rp120 triliun, PT SMI hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan investasi infrastruktur nasional yang mencapai Rp6.000 triliun. “Jadi PT SMI harus memerankan peranan tidak langsung yakni networking dengan pihak swasta agar lebih banyak investasi,” kata Didik. Baginya, kunci terletak pada kemampuan menggerakkan modal swasta, termasuk dari luar negeri, bukan semata mengandalkan anggaran negara.
Menurut Didik, persoalan yang lebih mendasar terletak pada struktur ekonomi yang belum efisien. Biaya logistik Indonesia masih tinggi, sekitar 14,3 persen, yang berdampak langsung pada daya saing. “Ekosistem kita tidak efisien dan biaya logistik kita sangat boros,” ujarnya. Dengan posisi Logistics Performance Index (LPI) di peringkat 61 dunia, Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam membangun fondasi ekonomi yang kompetitif.
Kesenjangan pembangunan antarwilayah juga belum teratasi. Infrastruktur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain tertinggal. Untuk itu, Didik menekankan pentingnya pendekatan “go to countryside” sebagai strategi untuk mendorong pemerataan pertumbuhan, bukan sekadar jargon kebijakan.
Di tengah keterbatasan fiskal, ia menawarkan pendekatan yang lebih realistis dengan mendorong investasi swasta, khususnya di sektor digital. Infrastruktur digital dinilai memiliki efek pengganda yang tinggi tanpa membebani keuangan negara secara langsung. “Digitalisasi kini menjadi new growth multiplier. Setiap peningkatan 10% penetrasi broadband mendorong pertumbuhan PDB sebesar 1,21 ppt di negara maju dan 1,38 ppt di negara berkembang,” ujarnya.
Dampak digitalisasi, lanjutnya, tidak berhenti pada konektivitas semata. Peningkatan mobile broadband berkontribusi pada produktivitas tenaga kerja, sementara pengembangan data center membuka peluang ekspansi perdagangan jasa digital. Dalam konteks ini, ia mengingatkan agar regulasi tidak menjadi penghambat. “Swasta yang investasi di bidang ini harus dibantu kelancaran investasinya, jangan dihambat oleh birokrasi dan kerumitan aturan,” katanya.
Meski demikian, Didik menegaskan bahwa pembangunan digital harus berjalan beriringan dengan prioritas sektor lain. Ia menyebut tiga sektor utama yang perlu didorong, yakni energi terbarukan, transportasi massal, serta pelabuhan dan tol laut—yang memiliki dampak luas terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Sorotan paling tajam diarahkan ke sektor maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia dinilai belum optimal dalam membangun sistem logistik laut yang efisien. “Pembangunan pelabuhan dan tol laut akan dapat meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, serta mempercepat integrasi dalam rantai pasok global,” ujarnya. Ia pun menutup dengan catatan reflektif: agenda ini masih menjadi pekerjaan rumah yang “tidak berhasil diwujudkan selama satu dekade terakhir ini.”