Jakarta (tutur.co.id) — Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar menjadi Rp54,6 triliun per 31 Januari 2026. Meski pemerintah menyebut angka tersebut masih terkendali, ekonom dari Indef mengingatkan agar publik tidak hanya terpaku pada besaran defisit, melainkan juga mencermati kualitas belanja dan keberlanjutan fiskalnya.
Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Januari mencapai Rp172,7 triliun, sedangkan belanja negara telah menembus Rp227,3 triliun. Secara rasio terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit tercatat 0,21 persen.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi fiskal tetap berada dalam desain APBN 2026 dan berfungsi sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi nasional.
“Dengan dinamika yang terjadi, defisit tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026, Senin (23/2/2026).
Indef: Kualitas Belanja Lebih Penting dari Angka Defisit
Namun, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai persoalan utama bukan pada defisitnya, melainkan struktur dan timing belanja negara.
“Secara prinsip fiskal, defisit APBN bukan persoalan selama berfungsi counter-cyclical dan memperbesar kapasitas ekonomi. Yang perlu dicermati sekarang justru kualitasnya,” kata Rizal kepada tutur.co.id, Selasa (24/2/2026).
Ia mencatat belanja negara Rp227,3 triliun pada Januari melonjak sekitar 25,7 persen secara tahunan, dengan belanja pemerintah pusat meningkat lebih dari 50 persen yoy. Kondisi ini menunjukkan adanya front-loading spending atau percepatan belanja di awal tahun.
Dalam jangka pendek, strategi tersebut memang dapat menahan perlambatan ekonomi. Namun, dengan tax ratio yang masih berkisar 10–11 persen terhadap PDB, ruang fiskal Indonesia dinilai terbatas sehingga pasar akan menilai efektivitas dan produktivitas belanja tersebut.
Jika belanja lebih dominan pada barang dan jasa serta bantuan konsumsi, efek pengganda terhadap pertumbuhan relatif lebih kecil dibandingkan belanja yang meningkatkan kapasitas produksi.
Efek MBG Dinilai Temporer
Rizal juga menyoroti program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dinilai bekerja sebagai income support dan berpotensi cepat mendorong konsumsi rumah tangga—kontributor utama PDB.
Namun, tanpa kesiapan pasokan domestik, tambahan permintaan berisiko bocor ke impor pangan atau memicu tekanan harga bahan makanan.
“Pertumbuhan yang muncul bisa bersifat front-loaded, bukan struktural. MBG baru menjadi investasi sumber daya manusia jika terhubung dengan pengadaan pangan lokal, kontrak petani dan UMKM, serta perbaikan logistik dan standar gizi,” ujarnya.
Risiko Pembiayaan dan Yield SBN
Dari sisi pembiayaan, percepatan belanja berarti kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) juga lebih cepat. Hal ini berpotensi mendorong kenaikan yield dan menyerap likuiditas perbankan (crowding out), sehingga ruang kredit sektor riil bisa tertekan.
Apalagi, defisit fiskal 2025 sebelumnya telah mendekati batas 3 persen PDB. Menurut Rizal, pasar akan membaca arah kebijakan fiskal secara menyeluruh, bukan hanya angka defisit Januari.
“Isu utamanya bukan defisitnya, tetapi keberlanjutan fiskalnya,” kata dia.
Karena itu, ia menilai koreksi kebijakan bukan berarti menghentikan program, melainkan memperbaiki desainnya agar berbasis penguatan produksi domestik dan peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang.