Jakarta (Tutur.co.id) – Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari “telur busuk” yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Kabar itu dikemukakan Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam, diikuti dalam jaringan (daring).
“Sekarang, tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” kata Hashim menjawab pertanyaan moderator seputar pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI), baru-baru ini.
Adik kandung Presiden Prabowo tersebut menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat dalam praktik kriminal hingga perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia.
Dalam kesempatan diskusi panel itu, Hashim mengungkapkan momentum “pembersihan” di lingkup birokrasi ini sudah dimulai. Dia melempar sinyal akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum.
Hashim mencontohkan ketegasan di sektor lingkungan ditempuh Presiden Prabowo saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu. Sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izinnya karena terindikasi kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang menyebabkan ribuan nyawa melayang.
“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” ujar Hashim.
Dia menambahkan meski ada proses peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah, prinsip utamanya adalah keadilan yang presisi. Bukan pencabutan izin serampangan, hanya karena tekanan dari kelompok massa tertentu.
Dikatakan Hashim, tindakan tegas ini juga akan menyasar pelaku manipulasi di pasar modal. Dia menyoroti bagaimana investor ritel dan masyarakat kecil menjadi korban dari praktik “goreng saham” yang tidak wajar.
“Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” tandasnya.