Jakarta (tutur.co.id) — Praktik environmental, social, and governance (ESG) di sektor batu bara dinilai tidak bisa lagi dipahami secara parsial. Pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada emisi langsung dari operasional perusahaan, tetapi juga mencakup rantai pasok, transportasi, hingga dampak penggunaan energi di hilir.
Isu ini mengemuka dalam Media Workshop & Kolaborasi Liputan bertajuk “Mengawal ESG dan Transisi Energi di Sektor Pertambangan” yang digelar Yayasan Bicara Data Indonesia dan Katadata Green di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ahli Life Cycle Expert Panel KESGI, Jessica Hanafi, menegaskan bahwa pendekatan dekarbonisasi di sektor batu bara harus menggunakan perspektif siklus hidup penuh (life cycle assessment). Artinya, emisi tidak hanya dihitung dari aktivitas pembangkit atau produksi, tetapi juga dari proses distribusi, limbah B3, hingga bagaimana batu bara dikonversi menjadi energi.
“Sering kali perusahaan hanya melihat emisi langsung atau listriknya saja. Padahal kita juga harus melihat emisi dari transportasi, limbah B3, hingga bagaimana batu bara itu digunakan di pembangkit,” ujarnya.
Jessica menekankan bahwa keberhasilan ESG sangat bergantung pada kualitas sistem data dan monitoring perusahaan. Tanpa sistem yang terukur, klaim penurunan emisi dinilai sulit diverifikasi secara kredibel.
Selain aspek lingkungan, ia juga menyoroti dimensi sosial yang kerap tertinggal dalam implementasi ESG sektor pertambangan. Isu kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar tambang, seperti gangguan pernapasan akibat paparan debu, masih belum banyak muncul dalam laporan keberlanjutan perusahaan.
Jessica juga mengingatkan bahwa transisi energi perlu dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, terutama bagi pekerja dan komunitas yang selama ini bergantung pada industri tambang. Tanpa perencanaan yang matang, wilayah tambang berisiko mengalami stagnasi ekonomi saat aktivitas industri berkurang.
“Kita juga harus memikirkan apa yang terjadi terhadap pekerja dan masyarakat sekitar tambang ketika transisi berlangsung. Jangan sampai wilayah tambang menjadi kota mati ketika industri berhenti,” ujarnya.
Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, menilai tantangan utama ESG di Indonesia masih terletak pada kesenjangan antara komitmen dan implementasi di lapangan. Ia menegaskan bahwa ESG yang kredibel harus dapat diukur, diverifikasi, dan dirasakan dampaknya secara nyata.
“ESG yang baik itu bisa diukur, diverifikasi, dan dirasakan. Kalau tidak ada semuanya, ya itu hanya narasi,” katanya.
Sementara itu, Program Manager for Climate Circular Economy Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Lusye Marthalia, menyebut kesiapan perusahaan batu bara dalam menerapkan ESG masih sangat beragam. Perusahaan besar umumnya sudah lebih maju karena tuntutan pelaporan dan kepatuhan, sementara perusahaan kecil masih menghadapi tantangan dalam memahami pengukuran emisi dan strategi dekarbonisasi.
Dari sisi data, Communication Strategist Katadata Green, C. Bregas Pranoto, menyoroti persoalan fragmentasi informasi ESG di Indonesia. Menurutnya, data yang tersebar dengan standar pelaporan berbeda membuat analisis kinerja perusahaan menjadi tidak mudah dibandingkan.
Melalui dashboard KESGI, Katadata Green mencoba menyatukan dan mengelompokkan data ESG sektor industri, termasuk batu bara, agar lebih mudah dianalisis. Platform tersebut menyajikan penilaian berbasis pilar, topik, dan indikator, serta menghadirkan visualisasi yang membantu pembaca memahami keterkaitan antar-data secara lebih utuh.