Jakarta (tutur.co.id) — Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai Indonesia perlu segera mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dan presisi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Langkah ini dinilai penting di tengah perubahan arsitektur keuangan global yang semakin dinamis.
Menurut Fakhrul, penguatan skema local currency settlement (LCS) dalam perdagangan bilateral menjadi salah satu strategi utama. Selain itu, eksplorasi penggunaan mata uang alternatif seperti CNH (offshore renminbi), pendalaman pasar keuangan domestik berbasis rupiah, serta diversifikasi sumber likuiditas juga perlu dipercepat.
“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker dalam sistem keuangan global. Kita harus mulai menjadi arsitek, atau setidaknya co-architect, dari sumber pendanaan kita sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum global seperti Pertemuan IMF-World Bank masih menekankan pendekatan konvensional seperti stabilitas dan kehati-hatian fiskal. Namun, menurutnya, pendekatan tersebut belum cukup menjawab tantangan struktural yang berkembang pesat.
“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama. Itu penting, tapi tidak cukup. Dunia sudah berubah jauh lebih cepat dari bahasa kebijakan yang mereka gunakan,” kata Fakhrul.
Salah satu perubahan fundamental yang disoroti adalah ketidakseimbangan likuiditas global. Dalam beberapa tahun terakhir, pasokan dolar AS cenderung menyusut akibat pengetatan likuiditas dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik Amerika Serikat. Di sisi lain, penggunaan CNH dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara mulai meningkat.
“Kita melihat dua arus besar yang bergerak berlawanan, suplai dolar global yang semakin terbatas, sementara CNH mulai diperluas penggunaannya. Ini membuka peluang strategis,” jelasnya.
Fakhrul menilai kondisi tersebut menandai pergeseran menuju sistem keuangan global yang lebih multipolar. Dalam sistem ini, akses terhadap likuiditas akan semakin ditentukan oleh jaringan bilateral dan regional, bukan lagi semata bergantung pada sistem global berbasis dolar.
“Kalau kita masih membaca dunia dengan kacamata lama, kita akan tertinggal. Dunia ke depan adalah dunia di mana likuiditas harus diperjuangkan, bukan diasumsikan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang lebih jelas dan strategis dari pemerintah. Pasar, menurutnya, tidak hanya menilai stabilitas, tetapi juga arah kebijakan dalam menghadapi perubahan global.
“Tanpa komunikasi yang jelas tentang bagaimana Indonesia beradaptasi, kita berisiko kehilangan momentum,” ujarnya.
Fakhrul menilai peluang dari perubahan ini cukup besar, terutama untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, tanpa respons kebijakan yang cepat dan tepat, risiko yang dihadapi juga tidak kecil.
“Kalau kita hendak menumbuhkan ekonomi sampai 8 persen, kita harus selesaikan masalah pendanaannya. Dalam hal ini, membuka pembiayaan CNH adalah salah satu solusi,” tutupnya.