Jakarta (Tutur.co.id) – Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memediasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran mendapat sambutan positif dari sejumlah negara, termasuk Pakistan dan Uni Emirat Arab (UAE).
Hal ini diungkapkan oleh tokoh Nahdlatul Ulama yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Kata Nusron, inisiatif Indonesia membuka peluang dialog langsung antara AS dan Iran demi meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
“Prinsipnya Bapak Presiden menginginkan adanya pertemuan Amerika Serikat dengan Iran, untuk memediasi dan Iran membuka diri. Dan kemudian langkah-langkah yang diambil Pak Presiden itu mendapat support dari beberapa negara Timur Tengah dan negara Islam lain. Termasuk dari Pakistan, juga UAE,” kata Nusron dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Nusron, Presiden Prabowo mendorong Iran untuk membuka diri terhadap dialog diplomatik dengan Amerika Serikat. Upaya ini mendapat dukungan dari sejumlah negara Islam di Timur Tengah yang menginginkan konflik tidak semakin meluas.
Indonesia juga akan memanfaatkan kepemimpinannya dalam forum Developing-8 Organization for Economic Cooperation untuk memperkuat komitmen perdamaian di kawasan Teluk. Bersama 7 negara anggota lainnya, Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi agar perang tidak berkepanjangan.
“Intinya, Pak Presiden bersama tujuh pemimpin negara yang tergabung dalam kelompok delapan itu, menginginkan adanya perdamaian. Jangan sampai perang berlarut-larut terutama di Iran maupun di kawasan Teluk dan sebagainya,” kata Nusron.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan berbagai forum kerja sama internasional, termasuk melalui Board of Peace, sebagai sarana membangun dialog dan mendorong stabilitas global.
Dalam pertemuan buka puasa di Istana Kepresidenan Jakarta, para ulama dan pimpinan organisasi Islam juga menyatakan dukungan terhadap langkah diplomasi Indonesia. Mereka sepakat terus menjaga komunikasi dengan pemerintah demi memperkuat upaya perdamaian dunia.
Pemerintah juga mewaspadai dampak geopolitik dari konflik Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama terkait potensi gangguan pasokan energi dan pangan jika ketegangan terus meningkat.