Jakarta (Tutur.co.id) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan perhatian khusus pada aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan melalui Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai pertemuan di Jakarta, Senin (27/4/2026).
“Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” ujar Nanik.
Dalam arahannya, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu perhatian utama adalah pengelolaan sisa makanan yang dinilai berisiko menjadi sumber penyakit jika tidak ditangani dengan benar.
“Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit,” ungkap Nanik.
Sebagai langkah pencegahan, Wapres menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar area dapur untuk menghindari potensi kontaminasi silang.
“Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur,” tambahnya.
Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dalam program MBG, agar kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga dan aman dikonsumsi masyarakat.
Nanik juga menyebut, latar belakang Wapres sebagai mantan pengusaha di bidang katering membuatnya memahami secara detail standar operasional prosedur (SOP) dapur.
“Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan,” ujarnya.
Selain itu, Wapres turut mendorong percepatan pemerataan pelaksanaan program MBG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah provinsi di Papua, masih terdapat banyak kabupaten yang belum memiliki fasilitas SPPG.
Untuk mengatasi hal tersebut, BGN didorong melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam pembangunan infrastruktur dapur MBG.
“Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG,” tutup Nanik.