Jakarta (Tutur.co.id) – Indonesia disarankan keluar dari forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Sebab, dinilai tidak memiliki legitimasi internasional dan bertentangan dengan amanat konstitusi.
“Pembukaan UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Indonesia harus mendukung kemerdekaan semua bangsa dan menghapuskan penjajahan dari muka bumi,” kata aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah dalam konferensi pers bertajuk “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BoP!” di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurut Wanda, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang selama ini dipegang Indonesia. Dia juga mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlibat dalam forum yang mempertemukan sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pelaku kejahatan perang.
Wanda mempertanyakan legalitas BoP. Karena, forum tersebut tak berada dalam mekanisme resmi organisasi internasional seperti United Nations (PBB).
“BoP ini bukan PBB dan tidak memiliki legal ‘standing’ dalam sistem internasional,” tegasnya.
Dia menilai Indonesia punya pilihan untuk tidak terlibat dalam forum tersebut, sebagaimana sikap politik luar negeri yang pernah ditempuh Presiden pertama RI Soekarno.
Sementara itu, Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar Ahmad Nawawi menyatakan pemerintah perlu mengambil sikap tegas dengan menarik diri dari forum tersebut. Menurut dia, dorongan dari berbagai elemen masyarakat diperlukan agar pemerintah segera mengambil keputusan yang jelas terkait posisi Indonesia dalam forum tersebut.
Anwar menilai momentum evaluasi keikutsertaan Indonesia semakin kuat di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Sejumlah aktivis juga berencana menggelar aksi damai pada 7-8 Maret 2026 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan penolakan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali berjanji Indonesia akan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza manakala lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak membantu cita-cita rakyat Palestina untuk merdeka dari zionis Israel.
Janji keluar BoP itu disampaikan Presiden Prabowo di hadapan 160 lebih kiai dan ulama dalam acara silaturahmi dan dialog di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis, yang mengikuti pertemuan tersebut, menyampaikan Presiden Prabowo menjelaskan niat dan tujuan utama Indonesia bergabung BoP ialah untuk kemerdekaan Palestina. Artinya, jika niat dan tujuan itu tidak terwujud, Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari keanggotaan BoP.