Jakarta (Tutur.co.id) – Direktur Utama Agrinas Pangan, Joao Angelo De Sousa Mota, memaparkan alasan di balik pengadaan kendaraan pikap asal India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menegaskan, langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ketepatan guna.
Menurut Joao, pengadaan sarana dan prasarana, termasuk kendaraan operasional, merupakan bagian dari pelaksanaan amanah Presiden Prabowo Subianto. Selain efisiensi, Agrinas juga menekankan prinsip fairness atau kewajaran dalam proses pengadaan.
Ia menyebut kendaraan yang dipilih harus mampu dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana logistik di desa-desa KDKMP. Aspek kualitas, ketahanan, serta harga yang adil menjadi pertimbangan utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita pastikan, pada saat nanti, masyarakat akan memiliki harga yang paling fair untuk mereka. Karena fair itu sangat penting bagi masyarakat ke depan. Mereka akan memiliki pilihan lebih banyak, kita berikan masyarakat pilihan,” katanya.
Ia juga mempersilahkan para produsen berkompetisi secara fair sehingga uang mereka (masyarakat) memberikan nilai yang maksimal terhadap produktif yang akan mereka dapat nanti.
Produksi Lokal Disebut Sudah Habis
Joao juga mengungkapkan alasan lain di balik keputusan impor, yakni keterbatasan pasokan dari produsen dalam negeri. Ia menyebut hampir seluruh stok kendaraan niaga nasional telah terserap.
“Jadi, bisa dibilang hampir semua produk nasional sudah habis. Dari Mitsubishi, dari Hino maupun dari Isuzu. Ketika mereka tidak bisa men-supply lagi baru kita datangkan dari Tata. Supaya tujuan kegiatan ini bisa juga tercapai,” ungkapnya.
Ia mengakui nilai kontrak pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp 24,66 triliun. Namun, menurutnya angka itu berpotensi lebih besar jika seluruhnya menggunakan produksi dalam negeri.
Joao bahkan menyatakan harga kendaraan impor tersebut bisa jauh lebih kompetitif dibandingkan produk serupa di pasar saat ini, meskipun ia belum dapat membeberkan detailnya karena terikat perjanjian kerahasiaan.
“Kami mendatangkan NDA dengan perusahaan Mahindra maupun dengan Tata. Karena kita beli dalam bulk, dalam jumlah yang banyak, harganya hampir 50% lebih murah daripada produk 4×4 yang beredar sekarang di pasaran di Indonesia. Jadi itu yang menjadi salah satu patokan kami,” ungkap Joao.
Terlepas dari klaim pihak Agrinas tersebut, namun faktanya isu ini telah bergulir luas dan mendapat respon negatif. Bahkan Kemenperin dan Kadin yang notabenenya juga berada di pihak yang sama dengan Agrinas (pemerintah) menganggap kegiatan impor ini telah merugikan industri dalam negeri.