Jakarta (Tutur.co.id) – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan impor energi dari Amerika Serikat masih diperlukan. Terutama, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, di tengah produksi dalam negeri yang mengalami penurunan alami (natural decline).
“Skema impor ini adalah jembatan kita menuju kemandirian energi … Untuk memenuhi gap saat ini, kita memang masih membutuhkan impor,” ujar Simon dalam konferensi pers virtual dari Washington D.C., Sabtu (21/2/2026).
Simon menjelaskan Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, dan seluruh kontraktor kontrak kerja sama (K3S) terus berupaya meningkatkan produksi lifting migas.
Namun, ia menegaskan kondisi penurunan produksi alamiah membuat impor tetap menjadi opsi strategis. Sejak Juli 2025, Pertamina telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan calon mitra dari AS, antara lain ExxonMobil, Chevron, KDT Global Resources, dan Hartree.
“Kami juga masih membuka kepada calon-calon mitra dari Amerika Serikat,” kata Simon.
Ia menambahkan Pertamina baru-baru ini juga meneken MoU dengan Halliburton untuk kerja sama oil field recovery. Menurut Simon, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan best global practices dalam industri migas. Menurutnya, diversifikasi sumber energi menjadi kunci ketahanan energi nasional.
“Selain dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, kita melihat peluang besar dari Amerika Serikat,” kata dia.
Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, yang salah satunya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp253,3 triliun.
Nilai tersebut mencakup pembelian LPG sebesar 3,5 miliar dolar AS (Rp59,1 triliun), minyak mentah sebesar 4,5 miliar dolar AS (Rp76,0 triliun), serta bensin hasil kilang sebesar 7 miliar dolar AS (Rp118,2 triliun).