Jakarta (Tutur.co.id) – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler triwulan I kepada lebih dari 1,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan yang disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan atau sembako dengan total alokasi anggaran mencapai Rp1,8 triliun.
“Bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari, ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dikutip dari laman Kementerian Sosial (Kemensos), Jumat (18/02/2026).
Bansos Adaptif hingga Pemulihan Ekonomi
Selain bansos reguler, Kemensos juga menggelontorkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif. Bantuan tersebut meliputi dukungan logistik, dapur umum, rehabilitasi, hingga rekonstruksi pascabencana.
Skema bantuan mencakup santunan ahli waris, jaminan hidup (jadup), isian hunian, serta program pemulihan ekonomi dan sosial bagi warga terdampak.
“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya,” ujar Mensos.
Mekanisme Penyaluran Berlapis dan Tervalidasi
Dalam proses penyaluran bansos pascabencana di Sumatra, Kemensos mengacu pada data nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Setelah itu, dilakukan penetapan data by name by address oleh kepala daerah (bupati/walikota) yang turut ditandatangani oleh kapolres, kajari, serta dandim setempat.
Tahap berikutnya adalah validasi dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi terdampak. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang telah ditetapkan.
Kemensos juga memastikan proses pengawasan berjalan ketat. Bersama pemerintah daerah, penyalur, serta unsur pendamping seperti Tagana, pendamping PKH, dan pilar sosial lainnya, dilakukan verifikasi, monitoring, hingga pelaporan dan dokumentasi.
“Bersama pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana [taruna siaga bencana], pendamping PKH, karang taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi,” ujarnya.
29 Daerah Siap Salur, Anggaran Disiapkan Lebih dari Rp2 Triliun
Hingga saat ini, dari total 53 kabupaten/kota terdampak bencana, sebanyak 29 daerah telah tervalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dinyatakan siap menerima penyaluran bantuan.
Mensos mengungkapkan kebutuhan total anggaran untuk penanganan pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun.
“Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden. Terima kasih dukungan dan bantuan dari Pak Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara],” tandas Mensos.
Dengan percepatan penyaluran bansos reguler dan adaptif ini, pemerintah berharap pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran