Jakarta (tutur.co.id) — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membahas percepatan pembangunan infrastruktur serta implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur dalam pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung usai Sekretaris Kabinet berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Fokus pembahasan diarahkan pada sejumlah agenda pembangunan di Provinsi Jawa Timur, dengan perhatian khusus pada Kota Surabaya sebagai simpul utama aktivitas ekonomi kawasan timur Indonesia.
Melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa dialog antara Seskab Teddy dan Wagub Emil juga mencakup perkembangan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang tengah digulirkan di Jawa Timur. Program-program tersebut dinilai krusial karena menyentuh langsung aspek ekonomi, sosial, dan ketahanan nasional.
“Antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Teddy menegaskan posisi strategis Jawa Timur dalam peta pembangunan nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 41 juta jiwa, provinsi ini menjadi wilayah dengan populasi terbesar kedua di Indonesia, sehingga membutuhkan percepatan modernisasi infrastruktur untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi untuk memperlancar perputaran rantai ekonomi, distribusi logistik, serta akses pelayanan publik di wilayah tersebut.
“Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program-program tersebut agar dapat memberikan dampak yang cepat dan merata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Pertemuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan, guna memastikan sinkronisasi kebijakan serta kelancaran pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, khususnya di Jawa Timur.