Jakarta (tutur.co.id) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi pengungsian warga terdampak banjir di Rusunawa KS Tubun dan Masjid Jami Al Fudhola, Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026). Kunjungan ini untuk memastikan penanganan banjir serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi berjalan sesuai prosedur.
Rano mengatakan pemerintah daerah hadir di tengah warga untuk memastikan layanan darurat berjalan optimal. Ia menyebut penanganan banjir dilakukan secara terpadu bersama seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Saya bersama Gubernur Pramono hari ini turun ke beberapa lokasi. Kami hadir di tengah masyarakat untuk memastikan penanganan banjir dan layanan pemenuhan kebutuhan warga berjalan dengan baik dan optimal,” ujar Wagub Rano.
Data Pemprov DKI mencatat sebanyak 58 warga mengungsi di Rusunawa KS Tubun dan 60 warga di Masjid Jami Al Fudhola. Seluruh bantuan, menurut Rano, telah disalurkan sesuai protokol, termasuk pengoperasian dapur umum oleh Dinas Sosial serta penyediaan makanan siap saji dan kebutuhan khusus seperti makanan bayi.
Untuk mendukung penanganan darurat, Pemprov DKI telah menyiapkan lebih dari 67 ribu peralatan kebencanaan yang disebar ke 187 kelurahan. Pemerintah daerah juga menyiagakan 386 lokasi pengungsian di berbagai fasilitas umum, mulai dari masjid, sekolah, GOR, hingga RPTRA.
Rano menyebut pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi sejak awal menghadapi potensi banjir, meski ketinggian air sangat bergantung pada curah hujan. Ia mengapresiasi kerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan tim lapangan yang bekerja hingga dini hari untuk mengendalikan genangan.
“Sebetulnya kami sudah mendesain apa yang akan dilakukan apabila terjadi banjir seperti ini. Kami sudah memprediksi banjir akan terjadi, hanya saja tingkat ketinggiannya tidak bisa dipastikan karena faktor curah hujan,” ujarnya.
Menurut Rano, normalisasi sungai tetap menjadi solusi jangka panjang penanganan banjir di Jakarta, meski prosesnya memerlukan waktu panjang dan kesiapan sosial masyarakat. Untuk jangka pendek, Pemprov DKI mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) serta mengerahkan ratusan pompa mobile dan stasioner di titik-titik rawan banjir.
“Normalisasi sungai merupakan pekerjaan jangka panjang dan tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun. Tantangan terbesarnya bukan hanya pembebasan lahan, tetapi juga sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kesiapan mereka untuk tinggal di rumah susun karena kawasannya harus dibenahi,” urainya.