Jakarta (tutur.co.id) – Nilai tukar rupiah tercatat melemah 1,53% secara point to point (ptp) ke level Rp16.945 per dolar AS per 20 Januari 2026 dibandingkan posisi akhir Desember 2025. Bank Indonesia (BI) mengakui pelemahan rupiah tidak hanya dipicu oleh aliran modal keluar dan tingginya kebutuhan valuta asing korporasi, tetapi juga oleh persepsi pasar terhadap proses pencalonan Deputi Gubernur BI.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa hingga 19 Januari 2026, investasi portofolio mencatatkan arus keluar bersih (net outflows) sebesar US$1,6 miliar. Tekanan tersebut diperkuat oleh meningkatnya kebutuhan valas dari korporasi besar, seperti Pertamina, PLN, dan Danantara Indonesia.
“Persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan proses pencalonan Deputi Gubernur BI turut memengaruhi stabilitas nilai tukar. Kami tegaskan bahwa proses pencalonan Deputi Gubernur BI berjalan sesuai undang-undang dan tata kelola yang baik, serta tidak memengaruhi pelaksanaan tugas BI yang tetap profesional dan independen,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).
Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah meningkatnya perhatian pasar menjelang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap tiga calon Deputi Gubernur BI yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin Juhro, serta Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diky Kartikoyono.
Pasar menyoroti kemungkinan terjadinya pertukaran posisi antara mantan Deputi Gubernur BI Juda Agung—yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026—dengan Thomas Djiwandono di otoritas moneter dan fiskal. Meski demikian, Perry menegaskan bahwa pelemahan rupiah juga merupakan bagian dari fenomena global yang dialami banyak negara, seiring ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika pasar keuangan internasional.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI memastikan akan terus melakukan langkah stabilisasi secara terukur. Intervensi dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, transaksi spot di pasar domestik, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga penguatan strategi operasi moneter yang bersifat pro-market.
“Kami akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar rupiah kembali menguat,” tegas Perry.
BI juga menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan menjadi penopang utama stabilitas rupiah. Inflasi tercatat masih terjaga dalam sasaran bank sentral, sementara posisi cadangan devisa dinilai sangat memadai untuk meredam gejolak eksternal.
Hingga akhir Desember 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$156,5 miliar. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
“Cadangan devisa kami kumpulkan saat arus masuk dan tidak ragu kami gunakan untuk stabilisasi. Dengan fundamental yang kuat, kami meyakini nilai tukar rupiah akan stabil bahkan cenderung menguat ke depan,” pungkas Perry.