Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah akan membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) secara bertahap dengan memulai operasional di Jakarta sebelum dikembangkan ke Bali dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Strategi ini dipilih agar pusat keuangan internasional tersebut dapat segera beroperasi sembari mempersiapkan pengembangan jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua lokasi untuk pengembangan PFII, yakni di Jakarta dan Bali. Namun, tahap awal akan difokuskan pada lokasi yang paling siap sehingga implementasi dapat berlangsung lebih cepat.
“Ada beberapa tempat disiapkan. Memang disiapkan satu lokasi di Jakarta yang gedungnya sudah ada. Nanti akan diumumkan kalau semuanya sudah siap,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/7/2026).
Menurut Airlangga, pemilihan lokasi didasarkan pada prinsip low hanging fruit, yakni memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia agar operasional PFII bisa segera dimulai.
“Pertimbangannya mana yang low hanging fruit atau yang paling cepat bisa kita dirikan,” katanya.
Senada dengan itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pemerintah menargetkan pengembangan PFII berlangsung dalam dua hingga tiga tahun. Selama masa transisi tersebut, pusat keuangan internasional akan beroperasi dari Jakarta sebelum diperluas ke Bali.
“Mungkin di masa transisi dalam dua sampai tiga tahun ke depan, dibuat dulu di Jakarta. Sebelum nanti akan lebih dikembangkan di Jakarta dan juga di Bali,” ujar Rosan.
Ia menjelaskan PFII akan dilengkapi berbagai institusi pendukung, mulai dari lembaga jasa keuangan, lembaga penunjang, pusat arbitrase, hingga pengadilan khusus untuk mendukung aktivitas keuangan internasional. Pemerintah juga akan mengusulkan penempatan pejabat dan aparatur yang akan bertugas di lembaga-lembaga tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pada tahap awal, operasional PFII akan memanfaatkan Menara Danareksa di Jakarta sebagai pusat kegiatan.
“Kalau di Jakarta kami akan menggunakan salah satu gedung kita, kebetulan Menara Danareksa itu adalah gedung baru juga. Rencananya kita akan pergunakan pada saat kita men-setup financial center di Jakarta dulu,” jelas Rosan.
Menurutnya, masa transisi ini juga dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan investor global. Pemerintah telah memperkenalkan konsep PFII kepada 11 investor internasional saat melakukan pertemuan di Bali dan memperoleh respons yang positif.
“Responsnya sudah sangat-sangat positif mengenai keberadaan financial center yang akan ada di Indonesia ini,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembiayaan pembangunan PFII akan melibatkan Danantara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, porsi terbesar pendanaan diperkirakan berasal dari Danantara.
“Untuk pendanaan. Namun saya perkirakan enggak besar-besar amat, karena yang digelontorkan oleh Danantara menurut saya lebih dari cukup. Ini kan untuk jaga-jaga saja,” ujar Purbaya.
Selain Danantara, investor yang nantinya beroperasi di PFII juga diharapkan ikut berkontribusi dalam pembiayaan. Dalam skema tersebut, APBN hanya berfungsi sebagai backstop atau bantalan apabila diperlukan, misalnya untuk mendukung operasional pada tahap awal.
“Danantara cukup besar uangnya, bukan APBN. Namun in case mereka kekurangan uang untuk membayar gaji-gaji (hakim)-nya bisa ditutup oleh APBN untuk sementara dalam jangka waktu tertentu. Jadi enggak semuanya APBN, hanya untuk special case,” kata Purbaya.
Pemerintah berharap kehadiran PFII dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan regional, memperluas akses pembiayaan internasional, sekaligus menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri.