Jakarta (tutur.co.id) — Bergabungnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Associate Member International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) dinilai menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola investasi nasional, khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi strategis.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan status tersebut seharusnya diikuti dengan penerapan Santiago Principles, yakni standar tata kelola yang menjadi acuan sovereign wealth fund (SWF) di berbagai negara.
“Danantara sudah join koalisi SWF dunia dan punya standar Santiago, itu harus diterapkan dalam praseleksi proyek,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut Bhima, perhatian utama Danantara sebaiknya difokuskan pada proses seleksi proyek sejak tahap awal agar investasi yang dijalankan memiliki kelayakan teknis, finansial, serta tata kelola yang memadai.
Selain itu, lembaga tersebut juga perlu memperkuat manajemen risiko, termasuk mengantisipasi potensi risiko fiskal, mengukur dampak ekonomi secara menyeluruh, serta membangun koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna meminimalkan konflik kebijakan selama pelaksanaan proyek.
“Danantara perlu ambil posisi jadi jembatan antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan investor,” ujarnya.
Saat ini Danantara tengah mengembangkan 26 proyek hilirisasi nasional dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Seluruh proyek tersebut diproyeksikan mampu menyerap 37.833 tenaga kerja dan mencakup berbagai sektor strategis.
Portofolio investasi itu meliputi pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga di sektor pertambangan. Selain itu, proyek juga menyasar sektor energi dan pangan melalui pengembangan fasilitas bioavtur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, hingga peternakan ayam terintegrasi.
Pelaksanaan proyek dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama dimulai melalui groundbreaking pada 6 Februari 2026 dengan enam proyek prioritas di 13 lokasi. Tahap ini memiliki nilai investasi Rp109 triliun dan diperkirakan menyerap 11.456 tenaga kerja.
Selanjutnya, fase kedua dimulai pada 29 April 2026 melalui groundbreaking 10 proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp116 triliun. Tahap ini diproyeksikan mampu menciptakan 26.377 lapangan kerja.
Bhima menilai Indonesia memang perlu memiliki ambisi besar dalam mengembangkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas. Menurutnya, peluang tersebut tidak hanya berasal dari sektor mineral, tetapi juga pangan, perikanan, hingga energi terbarukan.
“Memang sebaiknya Indonesia ambisius. Kita memiliki potensi dari pangan, perikanan sampai energi terbarukan, kenapa harus business-as-usual? Yang perlu diperhatikan, proyek-proyek harus sesuai prosedur, seperti kesiapan teknis, finansial, kondisi sosial, dan lingkungan sekitar,” katanya.
Di tengah besarnya nilai investasi yang dikelola, Bhima menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari besarnya dana yang digelontorkan atau jumlah proyek yang dibangun. Tata kelola yang transparan, proses seleksi yang ketat, serta pengelolaan risiko yang baik akan menjadi faktor penentu agar investasi mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan sekaligus menjaga kepercayaan investor global.