Jakarta (Tutur.co.id) — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu diajukan karena pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah dinilai masih berada di bawah kebutuhan ideal institusi tersebut.
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan pagu indikatif Polri 2027 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mencapai Rp118 triliun. Menurut dia, angka tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan organisasi dan sumber daya Polri.
“Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi alokasi kebutuhan organisasi dan sumber daya untuk mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan dan tujuan Polri,” kata Dedi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Ia menuturkan, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan kebutuhan anggaran Polri tahun 2027 kepada pemerintah melalui surat yang dikirim pada Februari 2026. Saat itu, kebutuhan anggaran diusulkan sebesar Rp178,6 triliun.
Setelah dilakukan rasionalisasi dengan memperhitungkan kenaikan harga bahan bakar minyak serta perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebutuhan ideal anggaran Polri meningkat menjadi Rp184,1 triliun. Dengan pagu indikatif sebesar Rp118 triliun, Polri masih membutuhkan tambahan anggaran Rp66,1 triliun.
Dedi mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mempercepat transformasi Polri menjadi institusi yang semakin profesional. Menurut dia, kebutuhan itu juga dipengaruhi berbagai dinamika strategis yang berkembang.
“Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 masih di bawah kebutuhan ideal anggaran yang diusulkan Polri,” kata Dedi.
Ia menjelaskan, sejumlah faktor menjadi dasar pengajuan tambahan anggaran tersebut. Di antaranya perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional, perkembangan teknologi informasi serta siber, hingga peningkatan kebutuhan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dalam mendukung program Astacita.
Dari total usulan tambahan anggaran Rp66,1 triliun, alokasi terbesar direncanakan untuk belanja modal yang mencapai Rp40,6 triliun. Anggaran itu antara lain akan digunakan untuk pengadaan kendaraan listrik bagi pelayanan masyarakat, kendaraan khusus Korps Brigade Mobil (Brimob), pembangunan markas kepolisian di berbagai wilayah, serta pembangunan rumah dinas anggota Polri.
Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk pengadaan peralatan khusus sebagai bagian dari persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2029.
“Kiranya hasil rapat kerja ini dapat mempertimbangkan penyesuaian maupun penambahan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran,” katanya.