Jakarta (tutur.co.id) – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mencurigai rapat tertutup antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi IX DPR RI untuk melindungi oknum anggota dewan yang terafiliasi dengan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kecurigaan ini merujuk pada daftar 26 pihak yang disebut dalam nyanyian tersangka eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya.
“Kalau tertutup ini kan masyarakat bisa berpikir macam-macam, paling utama tuduhannya kan ada kongkalikong, ada persekongkolan antara DPR dan BGN. Dan rakyat juga khawatir jangan-jangan ini tidak ada perbaikan dan malah akan makin menyuburkan dugaan-dugaan penyimpangan,” kata Boyamin saat dihubungi Redaksi, Selasa 16 Juni 2026.
Boyamin menyayangkan DPR yang seharusnya menjadi pengawas justru memilih jalur tertutup. Padahal, rapat yang membahas anggaran dan evaluasi BGN seharusnya terbuka agar publik mengetahui sejauh mana lembaga itu akan diperbaiki.
“Semestinya ini juga rapat terbuka, dan bisa diakses oleh media, wartawan, dan juga disiarkan langsung. Karena apa? Masyarakat biar tahu, sejauh apa BGN ini hendak dikelola ke depannya. Ada evaluasi, ada efisiensi, kan begitu mestinya,” ucapnya.
Boyamin juga menyoroti tingginya aspirasi masyarakat yang mayoritas menuntut penghentian program MBG atau setidaknya ada moratorium.
“Dievaluasi semua, yang jelek ditutup semua, gitu kan. Dikedepankan adalah daerah Tertinggal Terdepan dan Terluar (3T),” cetusnya.
Ia meminta DPR sebagai perwakilan rakyat diharapkan dapat melakukan kritik keras terhadap BGN, hal itu dinilainya harus dilakukan mengingat saat ini publik menyimpan kekesalan terhadap lembaga tersebut.
“DPR harus semakin membuka diri. Biarlah BGN dikuliti, ditelanjangi, dikritik habis-habisan oleh DPR. Setidaknya masyarakat merasa terwakili jengkel-kejengkelannya oleh wakilnya, yaitu DPR,” pungkasnya.