Jakarta (tutur.co.id) — Komisi XII DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Mayoritas anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur energi nasional guna memperkuat ketahanan energi dan mendorong pemerataan akses energi di berbagai daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada Senin (15/6/2026).
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan hasil pembahasan bersama seluruh unit Eselon I Kementerian ESDM telah menyepakati total pagu indikatif sebesar Rp27,33 triliun.
“Hasil kesepakatan Komisi XII DPR RI dengan seluruh Eselon I Kementerian ESDM yang telah dilakukan hari ini adalah sebesar Rp27,33 triliun,” ujar Bambang dalam rapat tersebut.
Dalam pemaparannya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan alokasi anggaran tersebut akan dibagi ke sejumlah unit kerja strategis. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memperoleh porsi terbesar sebesar Rp11,3 triliun, disusul Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar Rp10,46 triliun dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp1,8 triliun.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memperoleh alokasi Rp702,53 miliar, Badan Geologi Rp749,49 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Rp881,43 miliar, serta BPH Migas Rp474,43 miliar.
Menurut Yuliot, sekitar Rp22,48 triliun atau 82% dari total pagu indikatif akan digunakan untuk program strategis infrastruktur energi. Alokasi tersebut mencerminkan fokus pemerintah dalam memperluas akses energi sekaligus memperkuat jaringan distribusi energi nasional.
Sejumlah proyek utama yang akan didanai antara lain pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) untuk 959.232 sambungan rumah dengan nilai Rp5,21 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp3,94 triliun untuk pembangunan pipa gas bumi Dusem.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp702,38 miliar untuk pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo-Yogyakarta dan Rp577,56 miliar untuk pembangunan pipa transmisi gas Cirebon-Bandung.
Di sektor ketenagalistrikan, anggaran akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur listrik desa (Lisdes) senilai Rp9,75 triliun yang mencakup 3.054 lokasi. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 250.000 rumah tangga juga memperoleh alokasi sebesar Rp520 miliar.
Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dan Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik.