Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ini menjadi sosok yang paling sering menghiasi percakapan publik dan media massa. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi alasan untuk ‘menghakimi’ Menteri Purbaya.
Ditambah dengan banyaknya investor asing yang terus menerus menarik dana dari pasar saham dan obligasi pemerintah. Bahkan kini di meja-meja perdagangan internasional mulai muncul istilah yang tidak nyaman didengar Sell Indonesia. Dan itu semua seakan ditumpahkan kesalahannya pada sosok Purbaya.
Ya, data memang menunjukkan tekanan itu nyata hingga awal Juni 2026. IHSG jebol sekitar 35 persen lebih secara year-to-date. Di pasar obligasi pemerintah, investor asing telah mencatat arus keluar dana sekitar Rp12,4 triliun sejak awal tahun. Rupiah melemah 8 persen dibanding posisi awal tahun.
Sebenarnya, optimisme datang dari data pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 1 2026 yang mencapai 5,61 persen berada di atas konsensus 5,41 persen. Tekanan global memang tidak ringan, hubungan AS masih tinggi. Konflik geopolitik membuat investor memuruh aset aman. Modal global mengalir kembali ke dolar AS, namun negara lain juga menghadapi tekanan yang sama.
Yang membuat Indonesia perlu waspada adalah koreksi pasar yang lebih dalam dibanding banyak negara berkembang lainnya. Artinya, pasar tidak hanya membaca faktor global, pasar juga sedang menilai risiko domestik. Yang menarik, setiap kali pasar bergejolak, publik hampir selalu bertanya atau mencari menteri keuangan.
Ketika rupiah melemah, tanya menteri keuangan. Ketika obligasi dijual asing, tanya menteri keuangan. Ketika IHSG jatuh, tanya menteri keuangan juga. Belakangan hampir semua pertanyaan soal ekonomi, selalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang jadi ‘tersangka’.
******
Padahal stabilitas ekonomi nasional bukan hanya urusan fiskal. Sesuai mandat undang-undang, kementerian keuangan hanya bertugas menjaga APBN tetap sehat dan kredibel.
Tetapi menjaga rupiah adalah kewajiban Bank Indonesia, pasar modal jadi urusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Daya saing industri berada di tangan kementerian pendustrian. Ekspor dan peregangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Penguatan UMKM berada di bawah Kementerian UMKM. Belum lagi ada lembaga KKSK. Ketika ekonomi menghadapi tekanan, seluruh institusi mestinya ikut berada di garis depan.
Peran kementerian UMKM bahkan menjadi semakin penting saat ini. UMKM adalah bantalan ekonomi rakyat Ketika investasi besar, melambat, dan modal uang asing keluar, jutaan UMKM menjaga konsumsi rumah tangga, menyerap nega kerja, dan menggeliatkan ekonomi daerah. Dan tugas pemerintah bukan sekedar memberi bantuan, tetapi membangun ekosistem agar UMKM tumbuh naik kelas.
Di atas semua itu ada kementerian koordinator perekonomian. Disinilah seharusnya pusat orkestrasi itu berada. Pasar tidak membutuhkan kementerian yang berjalan sendiri-sendiri. Pasar membutuhkan dirijen yang mampu menyatukan fiskal, moneter, industri perdagangan, investasi, UMKM, dan sektor keuangan dalam satu arah kebijakan. Dalam pelajaran yang layak diingat pada masa Orde Baru, terlepas dari berbagai kekurangan politik di jamannya, tim ekonomi saat itu bekerja satu komando, satu narasi.
Pasar tidak dibuat bingung oleh banyak suara yang berbeda. Menteri Keuangan tidak dibiarkan sendirian menjelaskan keadaan. Menteri Perdagangan, Perindustrian, Bank Indonesia, dan Bapenas bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan yang dicari investor sejak dulu sebenarnya tidak berubah.
Kepastian, konsistensi, dan koordinasi. Tiga hal yang justru sering berasa langka di tengah ekonomi yang semakin kompleks saat ini. Masalahnya, investor global tidak hanya membaca angka defisit, rasio utang, dan cadangan devisa. Mereka juga membaca laporan MSCI, Moody’s, Fitch, dan S&P. Mereka menilai kualitas tata kelola kepastian, regulasi, konsistensi kebijakan, dan kemampuan pemerintah menjalankan agenda ekonomi.
Yang dicari investor sebenarnya sederhana. Regulasi yang konsisten, kepastian hukum dalam berusaha, birokrasi yang tidak ribet, apalagi korup. Investor bisa menerima risiko bisnis yang sulit mereka terima adalah ketidakpastian. Ketika aturan berubah, terlampau sering. Ketika keputusan antar lembaga tidak sinkron, atau ketika proses perizinan dan investasi berjalan lambat, premie risiko Indonesia akan naik.
Pasar tidak membutuhkan janji pertumbuhan tinggi, target bombastis, atau kenyataan defensif bahwa semuanya baik-baik saja. Yang dibutuhkan adalah hasil. Investor lebih percaya pada kebijakan yang konsisten daripada optimisme yang berlebihan.
Jangan sedikit-sedikit bertanya kepada Menteri Keuangan. Jangan pula membebankan seluruh ekspektasi kepada Purbaya. Jika pasar kehilangan kepercayaan yang sedang diuji bukan kemampuan seorang menteri menjawab pertanyaan. Yang sedang diuji adalah kemampuan seluruh tim ekonomi pemerintah bekerja sebagai satu-satu kesatuan.