Aceh Tamiang (tutur.co.id) – Waktu menjadi lawan utama bagi ribuan warga Aceh Tamiang yang kehilangan rumah akibat bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini berpacu dengan kalender, mempercepat pembangunan 2.299 unit hunian sementara (huntara) agar para korban tidak menjalani Ramadan di tenda darurat.
Hingga 14 Januari 2026, BNPB mencatat pembangunan huntara tersebar di berbagai kecamatan dengan sasaran kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, hanyut, bahkan hilang. Proyek ini digarap bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga sektor swasta.
Pelaksana Harian Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Brigjen TNI Djohan Darmawan, mengatakan pembangunan dilakukan melalui dua skema: pembangunan langsung oleh BNPB dan kolaborasi lintas lembaga. “Beberapa lokasi sudah mulai dibangun sejak awal Januari dan ditargetkan selesai akhir bulan ini,” kata Djohan.
Sebanyak 10 titik huntara terpusat dibangun untuk menampung warga terdampak. BNPB menekankan aspek kesehatan dan kenyamanan sebagai prioritas, mulai dari ketersediaan MCK, jaringan listrik yang sedang dipasang PLN, hingga rencana pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Salah satu lokasi pembangunan berada di Desa Pematang Durian, Kecamatan Sekerak. Di atas lahan seluas 8.672,6 meter persegi, huntara dibangun dengan sistem kopel berukuran 18 x 7,2 meter. Setiap unit memiliki luas 3,6 x 4,8 meter, dilengkapi kamar mandi dan teras kecil—desain padat untuk memaksimalkan lahan dan fasilitas bersama.
Untuk mengejar target, BNPB menambah personel di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat, TNI/Polri, serta mitra swasta. Cuaca yang relatif cerah menjadi keuntungan tersendiri dalam percepatan pembangunan.
Dari total rencana, BNPB membangun 1.505 unit huntara, baik insitu—dibangun dekat rumah asal warga—maupun terpusat. Pembangunan insitu tersebar di Kecamatan Karang Baru, Manyak Payed, Bendahara, Banda Mulia, Rantau, dan Kota Kualasimpang.
Sementara itu, 794 unit lainnya dibangun melalui dukungan kementerian dan sektor swasta, termasuk 600 unit di Desa Simpang IV di atas lahan Danantara serta bantuan dari Kementerian PUPR, Dompet Dhuafa, hingga Kemenko Infrastruktur.
Penentuan lokasi huntara dilakukan dengan verifikasi berlapis bersama pemerintah daerah, BPBD, aparat desa, hingga PVMBG untuk memastikan kawasan aman dari ancaman bencana lanjutan. “Harapannya, warga segera menempati hunian yang layak dan aman sambil menunggu rumah permanen dibangun,” ujar Djohan.