Jakarta (tutur.co.id) – Pemerintah menjadikan revitalisasi satuan pendidikan di wilayah terdampak bencana sebagai fokus utama pemulihan pascabencana di Sumatra. Hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan bantuan revitalisasi untuk 3.084 sekolah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menyatakan bahwa percepatan revitalisasi ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah bersama DPR RI terhadap penanganan pascabencana.
“Rapat koordinasi ini merupakan perhatian yang besar dari Bapak Presiden, dari pemerintah dan DPR RI terhadap bencana yang terjadi di Sumatra,” kata Qodari dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di DPR RI, Jakarta, dikutip siaran pers Bakom RI, Selasa 26 Mei 2026.
Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian menjelaskan, total sekolah terdampak mencapai 4.992 sekolah. Dari jumlah tersebut, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan revitalisasi dan rehabilitasi terhadap 3.084 sekolah.
“Kemudian yang sudah dibuat pekerjaan kerja sama oleh Kementerian Dikdasmen untuk renovasi itu kurang lebih Rp3.084,” katanya.
Tito menegaskan, lebih dari 1.000 sekolah yang belum direvitalisasi tidak didiamkan.
“Yang seribuan tadi bukan berarti didiamkan. Yang seribuan tadi nanti Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerja sama lagi untuk rencana pembangunannya,” jelas Tito.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk percepatan pemulihan sektor pendidikan.
“Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen Rp2 triliun yang sudah dicairkan. Masih ada lagi kira-kira Rp1,8 sampai Rp1,9 triliun,” ungkap Tito.
Dari 4.922 sekolah terdampak, beberapa sekolah masih beroperasi di tenda, terutama di kawasan rawan bencana yang direncanakan relokasi. Sebagian lain menumpang di sekolah terdekat atau menggunakan kelas darurat.