Jakarta (tutur.co.id) – Rania, 24 tahun, tidak ingat kapan terakhir kali langit Jakarta terlihat benar-benar biru. Bukan biru pucat seperti foto-foto lama yang diposting ibunya di media sosial, tapi biru yang sesungguhnya. Setiap pagi, saat pergi ke tempat kerja menggunakan sepeda lipat, ia melewati Jalan Sudirman dengan masker terpasang. Bukan lagi karena pandemi. Tapi karena udara.

“Aku sudah hafal. Kalau pagi dan angin dari selatan, lumayan. Tapi kalau siang, macet penuh, langsung terasa,” katanya. “Mata perih, hidung gatal. Bukan lebay. Memang begitu kondisinya.”

Data mendukung perasaan Rania. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, indeks kualitas udara Jakarta versi IQAir mencatat rata-rata harian yang berulang kali melampaui ambang “tidak sehat”, terutama pada jam-jam padat lalu lintas. Jakarta secara konsisten masuk dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara, bersanding dengan kota-kota besar seperti Dhaka dan Ho Chi Minh City.

Yang membuat ini bukan sekadar masalah estetika langit adalah fakta bahwa di balik angka-angka indeks itu ada konsekuensi kesehatan yang konkret. Dan generasi yang hidup di tengahnya adalah generasi yang paling lama akan menanggungnya.

Kendaraan Bermotor dan Udara yang Kita Hirup

Sektor transportasi bukan satu-satunya biang keladi polusi udara perkotaan di Indonesia, tetapi ia adalah salah satu kontributor terbesar yang paling langsung terasa di permukaan jalan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional 2024 mencatat emisi sektor energi termasuk didalamnya ada transportasi, telah mencapai 752,28 juta ton CO2 ekuivalen pada 2023, melonjak lebih dari 137% dibanding tahun 2000.

Di kota-kota padat seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, kendaraan bermotor menyumbang lebih dari sepertiga emisi PM2.5, partikel halus yang bisa menembus paru-paru dan masuk ke aliran darah. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), paparan jangka panjang terhadap PM2.5 pada kadar yang secara rutin melebihi panduan aman dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan kronis.

Setiap hari, lebih dari 30 juta kendaraan bermotor memadati kawasan Jabodetabek saja. Angka itu bukan hanya kemacetan. Ia adalah emisi yang terus-menerus dilepaskan ke udara yang sama yang dihirup oleh jutaan orang, termasuk anak-anak yang belum memiliki suara dalam keputusan transportasi yang membentuk kualitas udara mereka.

Generasi yang Tidak Mau Diam

Ada asumsi yang sering muncul: anak muda Indonesia lebih sibuk dengan tren media sosial daripada isu lingkungan. Namun data malah menunjukkan sebaliknya.

Survei Jakpat pada tahun 2024 menemukan lebih dari 70 persen responden berusia 18-30 tahun menyatakan perubahan iklim dan kualitas lingkungan sebagai salah satu isu yang paling mereka khawatirkan, melampaui kekhawatiran terhadap pengangguran dan biaya hidup. Survei yang sama juga mencatat sekitar 60 persen dari kelompok usia ini menyatakan bersedia membayar lebih mahal untuk produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini merupakan sebuah sinyal yang tidak bisa diabaikan oleh produsen maupun pembuat kebijakan.

“Kami generasi yang pertama kali merasakan langsung akibat kerusakan lingkungan yang kami tidak turut menyebabkan,” kata Dimas, 22 tahun, mahasiswa teknik lingkungan di Bandung yang aktif dalam kelompok kampanye mobilitas berkelanjutan. “Dan kami juga generasi yang akan paling lama hidup dengan konsekuensinya. Wajar kalau kami lebih peduli.”

Peralihan sikap ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari bertahun-tahun tumbuh dengan akses informasi yang tidak pernah dimiliki generasi sebelumnya: laporan iklim IPCC yang viral di Twitter, infografik tren suhu global yang dibagikan ulang di Instagram, video banjir rob di pesisir utara Jakarta yang tersebar di TikTok. Generasi ini tahu. Dan pengetahuan itu mengubah cara mereka membuat pilihan, termasuk soal pilihan transportasi.

Dari Komunitas ke Pergerakan

Di luar wacana dan survei, ada gerakan yang sudah berjalan. Komunitas pengguna kendaraan listrik di Indonesia tumbuh jauh melampaui yang terlihat di showroom. Di Jakarta, komunitas pemilik kendaraan listrik dan berbagai chapter lokal motor listrik rutin menggelar kopdar, touring, dan edukasi publik soal pengalaman berkendara listrik.

Di kota-kota seperti Yogyakarta dan Bandung, komunitas sepeda dan urban cycling yang didominasi anak muda semakin mengkaitkan pilihan mobilitas mereka dengan narasi lingkungan yang lebih luas, mulai dari sepeda listrik sebagai last-mile solution, hingga advokasi untuk jalur pejalan kaki yang layak. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) juga mencatat meningkatnya partisipasi kelompok usia muda dalam diskusi kebijakan emisi kendaraan di berbagai forum nasional.

Yang menarik adalah bagaimana gerakan-gerakan ini beroperasi bukan semata sebagai protes, melainkan sebagai demonstrasi hidup. Mereka menunjukkan bahwa memilih kendaraan listrik atau transportasi publik bukan pengorbanan, melainkan pilihan yang masuk akal secara ekonomi dan identitas.

“Dulu orang nanya, kenapa pakai motor listrik? Sekarang orang nanya, kenapa belum pakai?” kata Sari (27) content creator di Surabaya yang kerap membahas topik gaya hidup berkelanjutan. “Hal itu sudah bergeser, dan sekarang anak muda yang mendorong pergeseran itu.”

Lebih dari Kendaraan: Pilihan yang Bicara

Ada dimensi yang sering luput dari diskusi tentang kendaraan listrik di Indonesia: ia bukan semata soal emisi per kilometer atau harga per kilowatt-hour (KwH). Bagi banyak konsumen muda, EV adalah pernyataan nilai.

Seperti pilihan untuk membeli produk lokal, memilah sampah, atau menggunakan tas belanja kain, keputusan untuk beralih ke kendaraan listrik bagi segmen konsumen tertentu sudah menjadi bagian dari identitas. Ia memberi sinyal tentang apa yang diprioritaskan pemiliknya: masa depan, kemandirian dari fluktuasi harga BBM, dan kepedulian terhadap ruang bersama yang disebut udara.

Ini bukan fenomena yang dibuat-buat. Industri otomotif global sudah menyadarinya. Pabrikan besar seperti Hyundai, BYD, hingga merek-merek motor listrik lokal di Indonesia membangun identitas produk mereka tidak hanya pada spesifikasi teknis, tetapi pada narasi gaya hidup dan kepedulian lingkungan. Dan pesan itu mendarat paling efektif pada konsumen yang memang sedang mencari cara untuk menyelaraskan pilihan sehari-hari dengan nilai yang mereka pegang.

Yang perlu digarisbawahi: keinginan untuk hidup lebih hijau bukan monopoli generasi yang mampu secara finansial. Keinginan itu ada di mana-mana. Yang membedakan adalah kemampuan untuk mewujudkannya.

Ketika Pilihan Hijau Masih Jadi Privilege

Di sinilah percakapan tentang nilai dan gaya hidup harus turun ke soal yang lebih keras: angka.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) sepanjang Januari hingga November 2025 mencapai 82.525 unit. Jumlah ini naik signifikan dari hanya 17.051 unit di sepanjang 2023. Lonjakan itu terjadi bersamaan dengan berlakunya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen dan pembebasan PPnBM untuk kendaraan listrik. Bukan kebetulan.

Sebaliknya, ketika insentif untuk sepeda motor listrik dicabut pada 2025, penjualan langsung anjlok sekitar 80 persen pada kuartal pertama dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut kajian Institute for Essential Services Reform (IESR). Angka yang berbicara cukup keras tentang betapa sensitifnya pilihan konsumen terhadap soal keterjangkauan.

Ini adalah masalah yang lebih dalam dari sekadar strategi pemasaran. Selama harga beli awal kendaraan listrik masih jauh di atas kendaraan bensin sebanding, pilihan untuk “hidup lebih hijau” melalui transportasi tetap menjadi kemewahan yang hanya bisa dijangkau sebagian kecil masyarakat. Dan jika pilihan itu eksklusif, maka dampak lingkungannya pun akan terbatas.

Insentif, baik berupa potongan pajak pembelian, pembebasan PKB dan BBNKB seperti yang diamanatkan Surat Edaran (SE) Mendagri pada April 2026, maupun subsidi langsung bukan pemberian cuma-cuma. Ia adalah mekanisme yang menurunkan ambang keterjangkauan agar pilihan yang selama ini hanya tersedia bagi yang mampu bisa dijangkau oleh lebih banyak orang. Dengan kata lain: insentif EV adalah cara negara menjawab pertanyaan, apakah kepedulian terhadap lingkungan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang kaya?

Warisan yang Kita Tinggalkan

Ada kalimat yang sering muncul dalam diskusi tentang transisi energi: bahwa kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak-anak kita. Kalimat itu indah. Tapi yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan setelah mengucapkannya.

Rania, yang setiap pagi bersepeda menembus kabut polusi di Sudirman, tidak butuh ceramah soal net zero emission 2060. Yang ia butuhkan adalah kota yang membuat pilihan hidup lebih bersih menjadi pilihan yang mungkin, bukan pilihan yang mensyaratkan dompet tebal. Yang ia butuhkan adalah kebijakan yang serius.

Kota yang bersih bukan warisan yang kita terima. Itu adalah warisan yang kita tinggalkan. Satu kebijakan, satu pilihan, satu kendaraan pada satu waktu.

Generasi yang peduli lingkungan hari ini tidak butuh diyakinkan bahwa masalahnya nyata. Mereka sudah merasakannya di tenggorokan mereka setiap pagi. Yang mereka butuhkan adalah pilihan yang terjangkau. Dan insentif kendaraan listrik, selama pasar belum cukup matang untuk berdiri sendiri adalah salah satu cara paling konkret bagi negara untuk mengatakan: kami serius.