Jakarta (tutur.co.id) – Sosok Thaksin Shinawatra masih menjadi tokoh paling berpengaruh dalam politik Thailand meski telah digulingkan melalui kudeta militer pada 2006 silam. Mantan Perdana Menteri Thailand ini baru saja bebas bersyarat setelah dibui karena kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya.
Mantan polisi yang kemudian sukses membangun bisnis telekomunikasi itu dikenal lewat kebijakan populis yang dekat dengan masyarakat kecil. Lahir di Chiang Mai pada 26 Juli 1949, Thaksin mendirikan Thai Rak Thai Party pada 1998 yang membawanya memenangkan pemilu Thailand 2001.
Kebijakan Populis yang Membuatnya Dicintai Rakyat
Saat menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada 2001–2006, Thaksin dikenal lewat kebijakan populisnya seperti layanan kesehatan murah dan bantuan ekonomi desa. Kebijakan “Thaksinomics” juga dinilai membantu Thailand bangkit dari krisis finansial Asia pada akhir 1990-an.
Popularitas Thaksin meningkat setelah pemerintahannya dinilai cepat menangani tsunami Samudra Hindia 2004. Ia juga mendapat dukungan kuat dari masyarakat pedesaan dan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Kontroversi dan Kudeta Militer 2006
Di balik popularitasnya, Thaksin diterpa berbagai kontroversi, mulai dari tuduhan korupsi hingga operasi perang narkoba 2003 yang menewaskan lebih dari 2.500 orang. Penjualan saham Shin Corp kepada investor Singapura juga memicu kemarahan publik.
Krisis politik memuncak pada September 2006 ketika militer melakukan kudeta saat Thaksin berada di luar negeri. Sejak itu ia hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, sebagian besar di Dubai.
Tetap Berpengaruh Meski Tinggal di Pengasingan
Meski hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, sebagian besar di Dubai, pengaruh politik Thaksin tidak pernah benar-benar hilang. Partai-partai yang terhubung dengannya tetap beberapa kali memenangkan pemilu Thailand. Adiknya, Yingluck Shinawatra, bahkan sempat menjadi perdana menteri perempuan pertama Thailand pada 2011.
“Meski saya kehilangan kebebasan fisik, saya tetap memiliki kebebasan berpikir demi kepentingan negara dan rakyat saya,” kata Thaksin dalam pernyataan media sosialnya usai kembali dipenjara pada 2025, dikutip dari BBC News.
Kembali ke Thailand dan Masalah Hukum yang Belum Berakhir
Kembalinya Thaksin ke Thailand pada Agustus 2023 langsung menjadi sorotan publik internasional. Ia kembali ditahan setelah ia ditahan usai 15 tahun hidup dalam pengasingan.
Hukuman delapan tahun penjara atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan kemudian dipangkas menjadi satu tahun setelah mendapat pengampunan dari Raja Thailand, Vajiralongkorn.
Namun pada September 2025, Mahkamah Agung Thailand kembali memerintahkan Thaksin menjalani hukuman penuh sekaligus menjatuhkan tuntutan pajak sebesar 17,6 miliar baht terhadap dirinya.
Dinasti Shinawatra Masih Bertahan
Di tengah berbagai persoalan hukum yang dihadapi, keluarga Shinawatra tetap menjadi kekuatan besar dalam politik Thailand.
Putri bungsunya, Paetongtarn Shinawatra, bahkan sempat menjabat sebagai perdana menteri Thailand pada 2024 sebelum akhirnya diberhentikan sementara oleh Mahkamah Konstitusi pada 2025.
Bagi pendukungnya, Thaksin adalah simbol perubahan politik Thailand. Namun bagi lawannya, ia tetap menjadi sosok kontroversial yang bayang-bayang pengaruhnya belum benar-benar hilang hingga hari ini.