Jakarta (tutur.co.id) — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tidak datang ke Padang untuk sekadar rapat formal. Selasa siang itu, ia memilih mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat, duduk satu meja, membuka peta, dan membedah persoalan pascabencana satu per satu. Fokusnya satu, bagaimana pemulihan berjalan lebih cepat, lebih rapi, dan tidak meleset sasaran.
Sejak awal bencana menerjang sejumlah wilayah di Sumbar, pemerintah pusat bergerak dengan skema mobilisasi nasional. Aparat TNI dan Polri dikerahkan, kementerian dan lembaga dilibatkan, hingga pemerintah daerah digerakkan sebagai ujung tombak di lapangan. Dalam skema itu, Sumbar bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari penanganan terpadu bersama Aceh dan Sumatera Utara.
Pemerintah pun membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk tiga provinsi tersebut. Presiden menunjuk langsung Mendagri sebagai Ketua Satgas. Sejak mandat itu diterima, Tito mengaku langsung melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga, sembari memetakan kondisi riil setiap kabupaten dan kota yang terdampak, dengan data dari daerah sebagai pijakan utama.
Dalam rapat koordinasi di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Tito menekankan bahwa strategi pemulihan tidak boleh dimulai dari asumsi. Ia harus berangkat dari masalah yang nyata, terbaca jelas di peta dan data.
“Memang kita harus mulai dari masalah. Kita harus lihat dari peta. Semakin akurat permasalahannya, akan semakin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima tutur.co.id, Selasa, 13 Januari 2026.
Dari laporan awal, bencana tercatat berdampak pada 16 dari total 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Namun, setelah memantau dashboard kebencanaan dan menggelar rapat koordinasi intensif, Tito melihat tanda-tanda pemulihan mulai menguat. Pemerintahan daerah, menurutnya, secara umum sudah kembali berjalan.
Ia pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar dan seluruh unsur terkait yang dinilai sigap melakukan pemulihan sejak fase awal bencana. Indikator pemerintahan menjadi salah satu tolok ukur yang ia soroti.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” kata Tito.
Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa warna hijau di dashboard bukan alasan untuk melonggarkan pengawasan. Dalam rapat itu, ia kembali memastikan satu per satu indikator pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Mulai dari kelancaran roda pemerintahan, layanan publik dasar, keterbukaan akses jalan, hingga denyut aktivitas ekonomi warga.
Tak luput pula kebutuhan vital seperti ketersediaan BBM, pasokan listrik, air bersih, jaringan internet, hingga gas LPG. Semua itu, kata Tito, harus dipastikan betul-betul pulih, bukan sekadar tercatat pulih di laporan.
Ia menekankan pentingnya masukan detail dari kepala daerah, terutama terkait titik-titik yang masih membutuhkan intervensi lanjutan. Detail itu akan menjadi dasar pemerintah pusat untuk menggerakkan kementerian teknis secara tepat.
“Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P itu disampaikan. Sehingga nanti kita bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat. Ini Menteri Pekerjaan Umum, ini Menteri Kesehatan, supaya semua bergerak,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan, Mendagri mengidentifikasi sejumlah daerah di Sumbar yang masih memerlukan perhatian ekstra. Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan disebut sebagai wilayah yang pemulihannya perlu dipercepat. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan dibawa ke rapat Satgas di tingkat nasional.
Pendekatan yang dipilih Tito sederhana namun tegas. Daerah yang belum pulih tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus bergerak bersama, serentak, dan tanpa menunda.
“Yang belum-belum pulih itu kita kendalikan lagi, secepat mungkin kita keroyok rame-rame,” tandasnya.
Forum di Padang ini bukan agenda tunggal. Sebelumnya, Mendagri juga menggelar pertemuan serupa dengan para kepala daerah di Aceh dan Sumatera Utara. Polanya sama, menghimpun suara dari daerah, memotret persoalan riil, lalu menjahitnya menjadi kebijakan nasional yang lebih presisi.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta pejabat terkait lainnya. Di meja rapat itu, peta dibuka, data dipertajam, dan satu pesan ditegaskan, pemulihan pascabencana tidak boleh berjalan setengah-setengah.