Teheran (Tutur.co.id) – Iran menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan periode gencatan senjata oleh Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, menegaskan bahwa Teheran tidak menginginkan jeda konflik yang justru memberi ruang bagi lawan untuk memperkuat kemampuan militernya.
“Kami tidak memerlukan gencatan senjata yang memungkinkan musuh untuk kembali mempersenjatai diri dan melakukan agresi lagi,” ujarnya, seperti dikutip dari portal resmi pemerintah Iran, Jumat (10/4/2026).
Meski demikian, Takht-Ravanchi menegaskan bahwa Iran tetap membuka ruang bagi diplomasi dan dialog. Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut harus berlangsung secara adil dan tidak menciptakan peluang bagi serangan baru terhadap wilayah Iran.
Ia juga menyebut bahwa proposal 10 poin yang diajukan Teheran akan menjadi dasar dalam pembicaraan damai ke depan. Menurutnya, langkah militer Iran selama konflik telah memaksa Amerika Serikat dan Israel untuk meninjau ulang pendekatan strategis mereka terhadap Iran.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran, termasuk komitmen untuk membuka kembali Selat Hormuz. Menindaklanjuti hal tersebut, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan kesiapan untuk memulai perundingan dengan AS di Islamabad, Pakistan.
Namun, dinamika di lapangan menunjukkan situasi yang belum sepenuhnya kondusif. Serangan udara Israel ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk kota Tyre, masih terus berlangsung.
Washington menyatakan bahwa operasi militer Israel di Lebanon tidak termasuk dalam cakupan kesepakatan gencatan senjata, dengan alasan adanya aktivitas kelompok Hizbullah. Sebaliknya, Teheran menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dicapai.
Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa keberlanjutan negosiasi sangat bergantung pada komitmen semua pihak terhadap gencatan senjata di seluruh lini konflik. Tanpa kepatuhan tersebut, proses diplomasi dinilai berisiko kehilangan momentum sebelum menghasilkan kesepakatan yang lebih permanen.