Jakarta (tutur.co.id) – Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu pemakzulan pemerintahannya saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja (Raker) Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026) Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa pergantian kekuasaan di Indonesia harus berjalan sesuai prinsip demokrasi dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Ia menolak segala bentuk upaya di luar sistem yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik.
Prabowo juga menyatakan tidak keberatan apabila dirinya dimakzulkan selama proses tersebut ditempuh melalui mekanisme resmi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah pergantian kepemimpinan yang berlangsung damai serta mengimbau masyarakat agar tidak terjebak pada ambisi sempit yang dapat dimanfaatkan pihak asing untuk memecah belah bangsa.