Tokyo (tutur.co.id) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan keputusan terkait harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berada langsung di tangan Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, kebijakan tersebut akan ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta daya beli masyarakat. Ia menegaskan pemerintah akan berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak membebani masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjelaskan mekanisme penentuan harga BBM nonsubsidi yang telah diatur dalam regulasi pemerintah dan mengikuti pergerakan harga energi di pasar global. Ia menanggapi isu kenaikan harga BBM nonsubsidi sebesar 10 persen yang disebut berlaku mulai 1 April 2026. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM 2022, terdapat dua formulasi harga BBM yakni untuk sektor industri dan nonindustri. BBM kategori industri umumnya mencakup bahan bakar dengan angka oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98 yang digunakan oleh kelompok masyarakat mampu serta sektor usaha, sehingga perubahan harganya tidak menjadi beban negara karena tidak mendapat subsidi.