Jakarta (tutur.co.id) — Stabilitas harga pangan pascalebaran 2026 dinilai tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan stok. Esther Sri Astuti dari Institute for Development of Economics and Finance menegaskan bahwa persoalan distribusi justru menjadi titik rawan yang kerap diabaikan dalam menjaga harga tetap terkendali.
Menurut Esther, harga beras yang relatif stabil saat ini memang ditopang oleh kuatnya cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog. Stok yang mencapai sekitar 3,7–3,74 juta ton pada awal Maret 2026, bahkan berpotensi naik hingga 4,5–5 juta ton di akhir bulan, menjadi bantalan penting bagi pasar.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberlimpahan stok tidak otomatis menjamin stabilitas harga di tingkat konsumen. Tanpa distribusi yang efisien dan merata, disparitas harga antarwilayah berpotensi tetap terjadi, terutama di daerah yang bergantung pada pasokan dari luar.
“Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah saat panen raya, sehingga stok kuat dan harga beras relatif normal. Tapi ini harus diimbangi dengan distribusi yang lancar,” ujarnya.
Data Badan Pangan Nasional per 25 Maret 2026 menunjukkan harga beras SPHP berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, beras medium Rp12.200 per kilogram, dan beras premium Rp14.400 per kilogram. Sementara itu, komoditas lain seperti bawang merah dan bawang putih masih berada di kisaran Rp35.000 per kilogram—menunjukkan stabilitas belum merata di seluruh komoditas.
Dalam pandangan Esther, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan pengelolaan antara stok dan distribusi. Pemerintah dinilai masih terlalu fokus pada penguatan cadangan, namun belum optimal dalam membenahi rantai pasok dari hulu ke hilir.
Secara solutif, ia mendorong beberapa langkah konkret. Pertama, penguatan sistem logistik pangan berbasis wilayah agar distribusi lebih cepat dan efisien, terutama ke daerah dengan akses terbatas. Kedua, peningkatan transparansi data stok dan pergerakan barang agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Ketiga, optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan distribusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha logistik perlu diperkuat untuk mengantisipasi gangguan distribusi, terutama pascalebaran yang biasanya diwarnai lonjakan permintaan dan hambatan transportasi.
Esther menegaskan, menjaga keseimbangan antara stok dan distribusi adalah kunci utama. Tanpa pembenahan distribusi, kelebihan pasokan justru berisiko menumpuk di satu wilayah, sementara daerah lain mengalami lonjakan harga.
“Stok kuat itu penting, tapi distribusi yang merata jauh lebih menentukan apakah harga benar-benar stabil di masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, tantangan pengendalian harga pangan ke depan bukan hanya soal seberapa besar cadangan yang dimiliki, tetapi seberapa efektif pemerintah memastikan pasokan tersebut sampai ke seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau.