Jakarta (tutur.co.id) – Pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara dan sektor swasta setelah Lebaran 2026. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi di tengah kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada biaya energi dan transportasi.
Menurut Airlangga, pola kerja fleksibel berpotensi menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan karena berkurangnya mobilitas harian pekerja. Ia menyebut potensi penghematan dapat mencapai sekitar seperlima dari pengeluaran energi yang selama ini digunakan, sementara kebijakan WFH tersebut masih dalam tahap pematangan sebelum diterapkan setelah periode Lebaran.