Jakarta (tutur.co.id) — Direktur Utama Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai penguatan talenta tenaga kerja terampil menjadi kunci untuk menutup kesenjangan kebutuhan industri sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi kreatif sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Bhima, Indonesia memiliki modal besar berupa jumlah angkatan kerja yang mencapai 153 juta orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Data menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 153 juta orang, namun hanya 12,66 persen yang memiliki pendidikan tinggi, dan lebih dari 30 persen perusahaan mengalami kesulitan merekrut talenta berkualitas,” kata Bhima kepada Antara di Jakarta, Senin.
Ia memperkirakan kebutuhan tenaga kerja terampil, khususnya di sektor ekonomi digital, akan terus meningkat hingga 2030. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi keterampilan menjadi langkah penting agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri dari dalam negeri.
Bhima menilai kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja berkualitas dan kebutuhan dunia usaha berpotensi mendorong perusahaan, terutama di industri kreatif, semakin mengandalkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan machine learning. Kondisi tersebut terjadi karena perusahaan kesulitan memperoleh talenta yang siap kerja dari perguruan tinggi maupun sekolah kejuruan.
Menurutnya, situasi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku industri untuk mempercepat pengembangan talenta digital sehingga Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekonomi berbasis teknologi secara lebih optimal.
Selain kualitas SDM, Bhima juga menyoroti masih terkonsentrasinya tenaga kerja industri kreatif di Pulau Jawa. Sekitar 58 persen tenaga kerja sektor ini berada di tiga provinsi di Jawa, sementara kontribusi wilayah Indonesia Timur masih relatif kecil.
“Masalah yang paling krusial adalah gap karena konsentrasi geografis. Sebanyak 58 persen tenaga kerja industri kreatif masih tersedia di tiga provinsi Jawa, sementara wilayah Indonesia Timur sangat kecil,” ujarnya.
Ia menilai penguatan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan talenta di Indonesia Timur dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan berkualitas.
Bhima juga mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha melalui program magang, sertifikasi profesi, serta kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan dan industri.
Langkah tersebut diyakini dapat mempercepat lahirnya tenaga kerja yang siap pakai, tidak hanya untuk subsektor ekonomi digital seperti gim, animasi, perangkat lunak, dan konten digital, tetapi juga meningkatkan daya saing subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.
Ia menambahkan, industri kreatif berbasis digital saat ini tumbuh lebih cepat dan menawarkan tingkat pendapatan yang lebih kompetitif. Sebaliknya, subsektor kreatif tradisional seperti kuliner, fesyen, dan kriya masih didominasi tenaga kerja informal yang memerlukan perhatian lebih besar.
Karena itu, penguatan perlindungan bagi pekerja di sektor ekonomi kreatif, terutama yang masih berada di sektor informal, menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan.
Bhima meyakini bahwa dengan peningkatan kompetensi SDM, pemerataan talenta di berbagai daerah, serta perlindungan tenaga kerja yang lebih baik, sektor ekonomi kreatif dapat berkembang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh Indonesia.