Jakarta (tutur.co.id) — Menyusutnya surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi eksternal perekonomian nasional. Trimegah Sekuritas Indonesia memperingatkan potensi pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal II/2026 seiring lonjakan impor migas dan meningkatnya tekanan harga energi global.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai surplus perdagangan yang selama ini menjadi penopang utama ketahanan eksternal Indonesia mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya kebutuhan impor energi.
Sebagai informasi, surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 tercatat hanya sebesar US$89,1 juta, turun tajam dibandingkan surplus US$3,32 miliar pada Maret 2026.
“Selama beberapa tahun terakhir Indonesia relatif terbantu oleh surplus perdagangan komoditas yang besar. Namun ketika harga energi naik dan impor migas meningkat, bantalan tersebut mulai menipis. Jika tren ini berlanjut, kita berpotensi melihat pelebaran defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua tahun ini,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Data perdagangan menunjukkan ekspor Indonesia masih tumbuh kuat. Nilai ekspor pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar atau meningkat 21,98% secara tahunan (year-on-year/yoy). Namun, pada saat yang sama, impor meningkat lebih cepat menjadi US$25,21 miliar atau naik 22,49% secara tahunan.
Menurut Fakhrul, perhatian pasar kini bukan lagi semata pada pertumbuhan ekspor, melainkan pada laju kenaikan impor migas yang mulai menggerus surplus perdagangan.
Impor migas tercatat melonjak lebih dari 80% secara tahunan menjadi US$4,60 miliar pada April 2026. Kenaikan tersebut terutama berasal dari impor minyak mentah dan produk hasil minyak yang terdorong oleh meningkatnya kebutuhan energi domestik serta lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Akibatnya, defisit sektor migas Indonesia mencapai US$3,44 miliar pada April 2026. Di sisi lain, surplus perdagangan nonmigas sebesar US$3,53 miliar hampir seluruhnya terserap untuk menutup kebutuhan impor energi sehingga menyisakan surplus perdagangan nasional yang sangat tipis.
“Kenaikan impor migas menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena perdagangan barang merupakan fondasi utama transaksi berjalan Indonesia,” kata Fakhrul.
Menurutnya, risiko pelebaran defisit transaksi berjalan semakin relevan karena tekanan harga energi juga mulai terlihat pada inflasi domestik. Data inflasi Mei 2026 menunjukkan kenaikan harga pada kelompok transportasi dan energi, termasuk bensin, solar, tarif angkutan udara, serta pelumas.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga energi global belum sepenuhnya mereda dan mulai merambat ke berbagai sektor perekonomian nasional.
Meski demikian, Fakhrul menilai kinerja ekspor Indonesia masih cukup solid. Ekspor nonmigas tercatat mencapai US$24,15 miliar pada April 2026 atau tumbuh 23,36% secara tahunan.
Namun, menurutnya pasar keuangan umumnya lebih sensitif terhadap perubahan neraca pembayaran dibandingkan pertumbuhan ekspor semata. Investor kini lebih memperhatikan kemampuan Indonesia menghasilkan surplus devisa yang memadai untuk membiayai kebutuhan eksternal dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Ketika surplus perdagangan turun dari miliaran dolar menjadi hanya puluhan juta dolar dalam satu bulan, tentu pasar akan mulai mempertanyakan arah transaksi berjalan ke depan,” ujarnya.
Karena itu, Trimegah menilai perbaikan koordinasi kebijakan makroekonomi menjadi semakin penting. Stabilitas rupiah, menurut Fakhrul, tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter Bank Indonesia, tetapi juga memerlukan dukungan dari kebijakan fiskal dan penguatan struktur neraca pembayaran.
“Dalam konteks ini, kurva imbal hasil yang lebih kredibel dan kebijakan fiskal yang selaras akan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa apabila defisit transaksi berjalan benar-benar melebar pada kuartal II/2026, kebutuhan pembiayaan dari pasar keuangan akan meningkat. Dalam kondisi tersebut, kredibilitas kebijakan ekonomi menjadi faktor utama untuk menjaga arus modal dan stabilitas pasar keuangan domestik.
“Sekarang kita memasuki fase yang berbeda dibandingkan dua tahun terakhir. Dulu kita menikmati dukungan harga komoditas yang tinggi. Kini kita menghadapi kombinasi harga energi yang meningkat, konflik geopolitik yang berkepanjangan, dan kebutuhan impor yang terus naik. Karena itu, pengelolaan neraca pembayaran dan stabilitas rupiah harus menjadi prioritas utama dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Fakhrul.