Jakarta (Tutur.co.id) – Pemerintah melalui Kementerian Agama RI (Kemenag) mengumumkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriyah atau Idulfitri 2026 akhirnya jatuh pada hari Sabtu Pahing 21 Maret 2026.
Dengan Keputusan ini, pelaksanaan lebaran Idulfitri 1447 Hijriah tidak dapat serentak setelah sebelumnya Muhammadiyah menetapkan Idulfitri jatuh pada besok Jumat 20 Maret 2026.
Demikian Pengumuman ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam konferensi pers pengumuman hari raya Idul Fitri usai menggelar sidang isbat di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kemenag RI, Jakarta, Kamis 19 Maret 2026.
Menag mengatakan, penetapan hari raya Idulfitri ini didasarkan pada hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria MABIMS sekaligus tidak adanya laporan hilal terlihat.
“Maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026,” kata Menag Nasaruddin Umar dalam paparan konferensi pers.
Menag menuturkan, laporan rukyat dari seluruh Indonesia memastikan hilal masih di bawah ufuk dengan ketinggian minus 3 derajat. Begitu juga sudut elongasi yang belum memenuhi syarat 6,4 derajat.
“Dengan demikian secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria fisibilitas hilal MABIMS, yakni tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat,”kata Menag.
Karena itu, Menag menjelaskan, puasa disempurnakan menjadi 30 hari atau istikmal. Sehingga, Lebaran jatuh pada Sabtu 21 Maret 2025.
Sebelumnya, dalam seminar posisi hilal, Tim Falak Kemenag, Cecep Nurwendaya mengungkapkan jika posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia tidak memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) untuk menentukan awal bulan Syawal 1447 Hijriah.
“ Kesimpulannya, berdasarkan mabims tinggi 3 derajat dan elongasi 4 derajat pada tanggal 29 ramadan posisi hilal di sebagian provinsi ketinggiannya memenuhi tapi tidak memenuhi parameter elongasi 6 derajat sehingga 1 syawal secara hisab jatuh pada Sabtu pahing. ” kata Cecep.
Hadir dalam pengumuman penentuan lebaran 1 Syawal 1447 Hijriah diantaranya Ketua Komisi VIII DPR RI untuk periode 2024–2029 Marwan Dasopang, Ketua Majelis Ulama KH Anwar Iskandar, serta pada duta besar dan perwakilan negara sahabat.