Jakarta (tutur.co.id) – Putra Mahkota Iran di pengasingan, Reza Pahlavi, menyebut apa yang sekarang berlansung di negerinya sebagai langkah dan operasi “kemanusiaan” dan menyatakan bahwa waktu untuk kembali ke jalanan sudah dekat. Ia juga menyerukan militer dan polisi untuk lebih berpihak kepada rakyat.
Dalam pernyataannya, oposisi pemerintahan Khamenei ini meminta warga Iran tidak tergesa-gesa turun ke jalan, tetap berada di rumah dan jaga ketenangan serta keamanan Anda.
Reza Pahlavi adalah putra dari Shah terakhir Iran, Mohammad Reza Pahlavi, yang digulingkan dalam Revolusi Iran 1979. Sejak jatuhnya monarki dan berdirinya Republik Islam yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini, keluarga Pahlavi hidup di pengasingan.
Pangeran Pahlavi lahir di Teheran Iran pada 1960, dan menjadi putra mahkota (crown prince) sebelum revolusi. Ia tidak pernah memerintah Iran, tetapi oleh para pendukung monarki dan sebagian oposisi disebut sebagai simbol alternatif kepemimpinan pasca-Republik Islam.
Posisi Politik
Reza Pahlavi memposisikan diri sebagai tokoh oposisi terhadap pemerintahan Republik Islam Iran. Dalam berbagai pernyataan publik, ia menyerukan perubahan rezim melalui tekanan rakyat. Mengklaim mendukung transisi demokratis dan referendum untuk menentukan bentuk pemerintahan masa depan Iran (apakah tetap republik atau kembali ke monarki konstitusional). Berupaya merangkul kelompok oposisi lintas spektrum, termasuk aktivis diaspora.
Namun, posisinya juga kontroversial. Sebagian warga Iran mengingat era monarki dengan kritik terkait otoritarianisme dan pelanggaran HAM pada masa ayahnya, sementara pendukungnya menilai periode tersebut lebih stabil dibanding kondisi saat ini.
Peran Saat Ini
Dalam konteks eskalasi konflik dan ketegangan politik terbaru, Reza Pahlavi kembali aktif menyampaikan pesan politik kepada warga dan aparat Iran. Ia sering menggunakan media internasional dan media sosial untuk menyerukan mobilisasi sipil dan mendesak aparat keamanan agar berpihak kepada rakyat.
Singkatnya, Reza Pahlavi adalah figur simbolik oposisi Iran di pengasingan—bukan pejabat resmi—yang mengklaim mewakili alternatif politik terhadap sistem Republik Islam yang berkuasa sejak 1979.

