Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah bersiap menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) dengan target indikatif mencapai Rp150 triliun pada pekan depan—menjadi salah satu yang terbesar sepanjang 2026. Di tengah tekanan geopolitik global yang memicu arus keluar modal asing (capital outflow), pasar domestik diproyeksikan menjadi penopang utama penyerapan obligasi negara tersebut.
Minat investor asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) saat ini masih terbatas. Kondisi global yang sarat ketidakpastian mendorong investor internasional mengalihkan dana ke instrumen safe haven. Meski demikian, pasar domestik dinilai memiliki bantalan likuiditas yang kuat untuk menjaga stabilitas permintaan.
Senior Ekonom KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana, mengatakan adanya suntikan likuiditas ke sektor perbankan menjadi katalis penting bagi lelang kali ini. “Pekan lalu Pak Purbaya menyampaikan adanya suntikan likuiditas sekitar Rp100 triliun ke perbankan untuk mendukung permintaan SBN. Ini bisa menjadi katalis bagi meningkatnya minat pada lelang pekan depan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Pemerintah menawarkan sembilan seri SUN dalam lelang tersebut untuk memanfaatkan momentum likuiditas domestik yang melimpah. Di sisi lain, tekanan suplai yang besar diperkirakan tidak akan mendorong kenaikan yield secara signifikan.
Fikri memproyeksikan imbal hasil (yield) SUN tenor 10 tahun akan bergerak stabil di kisaran 6,75% hingga 6,79%. “Jika sebelumnya yield berada di kisaran 6,85%, peluang pergerakannya menuju 6,79%–6,75% masih terbuka,” katanya.
Namun, volatilitas global yang tinggi membuat investor cenderung bersikap defensif. Instrumen berjangka pendek, khususnya tenor di bawah dua tahun, menjadi pilihan utama pelaku pasar. Tren ini sejalan dengan pergerakan US Treasury yang mencerminkan belum adanya ekspektasi penurunan suku bunga dalam waktu dekat, baik oleh bank sentral Amerika Serikat maupun Bank Indonesia.
Selain faktor eksternal, pasar juga mencermati potensi penyesuaian harga BBM non-subsidi. Kendati tidak berdampak langsung terhadap pasar obligasi, risiko inflasi yang meningkat dapat menahan penurunan yield lebih lanjut.
“Yield akan sulit turun lebih dalam karena real yield Indonesia berpotensi sedikit tergerus oleh inflasi,” kata Fikri.
Ia menambahkan, level psikologis yield di kisaran 7% masih berpotensi disentuh, meskipun peluang untuk menembus 7,2% dinilai terbatas. Di tengah berbagai sentimen tersebut, pelaku pasar justru lebih mengkhawatirkan arah kebijakan fiskal pemerintah.
“Risiko terbesar adalah jika defisit fiskal tembus di atas 3% atau ada revisi regulasi yang mengubah batas tersebut. Dampaknya bisa lebih signifikan bagi pasar obligasi,” ujarnya.
Dalam situasi ketidakpastian global yang tinggi, investor juga mulai menggeser portofolio ke aset yang lebih defensif. Aset riil seperti emas dan properti, serta instrumen pasar uang, menjadi pilihan utama di tengah fluktuasi pasar saham dan komoditas.