Jakarta (tutur.co.id) — Kekhawatiran publik soal arah demokrasi Indonesia tak pernah kehabisan isu. Mulai dari tudingan lahirnya oligarki politik gaya baru sampai wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Di tengah riuh itu, suara politikus Partai Gelora yang jugabFahri Hamzah muncul membawa tafsir berbeda.
Fahri tidak melihat langkah-langkah pemerintahan Prabowo Subianto sebagai kemunduran demokrasi. Ia justru membaca situasi ini sebagai upaya mencari jalan tengah. Menurutnya, demokrasi global sedang tidak baik-baik saja. Model liberal yang selama ini dijadikan rujukan dunia, kata Fahri, mulai menunjukkan retaknya sendiri.
Ia membandingkan keadaan Amerika Serikat yang dinilainya sedang gamang dalam mengelola demokrasi liberal, dengan China yang justru mampu melompat jauh dalam pembangunan ekonomi dan mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan. Dari situ, Fahri melihat Indonesia tak perlu meniru mentah-mentah salah satu model.
Ia lalu menarik ingatan ke pesan lama Mohammad Hatta tentang mendayung di antara dua karang. Indonesia, kata Fahri, perlu merumuskan caranya sendiri dalam berdemokrasi, tanpa harus tunduk sepenuhnya pada pakem Barat atau Timur.
“Supaya ada dalam pilihan-pilihan yang unik milik bangsa Indonesia, cara Indonesia, jalan Indonesia, dan ini kita harapkan hasilnya nyata. Tidak untuk merusak bangsa ini,” ujar Fahri Hamzah dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Selasa 13 Januari 2026.
Di titik inilah wacana Pilkada lewat DPRD muncul. Fahri menyebutnya bukan sebagai rencana gelap, melainkan bagian dari diskusi intelektual tentang efisiensi demokrasi. Baginya, pemilu tidak boleh hanya dilihat sebagai ritual lima tahunan yang mahal dan melelahkan, tapi juga harus diukur manfaat dan dampaknya.
Ia bahkan merujuk perdebatan global yang mulai mempertanyakan ulang pemilu konvensional. Salah satunya lewat buku Against Elections karya David Van Reybrouck, yang mengulas kritik terhadap demokrasi elektoral modern. Fahri melihat diskursus semacam ini sah untuk dibicarakan, termasuk di Indonesia.
Di sisi lain, Fahri menyoroti dua agenda besar Presiden Prabowo yang menurutnya sering luput dari apresiasi. Yang pertama adalah upaya menghentikan kebocoran anggaran negara. Yang kedua adalah mengikis ketimpangan sosial yang selama ini menganga.
Ia mengkritik sebagian kelompok LSM yang, menurutnya, terlalu fokus menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Fahri menilai, di lapangan, pemerintah justru sudah bergerak merampas aset dari para mafia dan penyelundup, meski langkah itu kerap luput dari sorotan.
“LSM sibuk mengatakan pemerintah tidak komit memberantas korupsi karena tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, padahal Pak Prabowo sekarang lagi merampas aset. Dan itu tidak dihargai,” ujar Fahri.
Langkah efisiensi yang ditempuh pemerintah, lanjut Fahri, sejatinya bukan gagasan baru. Ia menyebut peringatan lama dari Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, yang sejak puluhan tahun lalu sudah mengingatkan soal besarnya kebocoran ekonomi Indonesia. Kini, menurut Fahri, peringatan itu mulai dijawab lewat kebijakan konkret.
Menutup pandangannya, Fahri mengajak para intelektual untuk sedikit menurunkan kecurigaan. Ia menilai kekhawatiran berlebihan justru berpotensi menyesatkan arah diskusi publik. Fahri memastikan, secara konstitusional, Indonesia tetap berada di jalur demokrasi.
“Mari kita kaum intelektual berpikir yang agak enak sedikitlah, enggak usah curiga ini akan kembali ke otoritarianisme atau tidak. Enggak ada yang kembali, konstitusi kita tetap konstitusi demokratis yang diakui dunia,” kata Fahri.